Polres Dumai terbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/44/III/2025/SPKT/POLRES DUMAI/POLDA RIAU berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/44/III/2025/SPKT/POLRES DUMAI/POLDA Riau tertanggal 10 Maret 2025 terkait tindak pidana pemalsuan dengan terlapor atas nama Lemta Surbakti, SH dan Sugiarti, SE dari PT Srikandi Inti Lestari (SIL) di Kota Dumai.
KETUA Forum Aksi Peduli (FAP) Tenaga Kerja Lokal (Tekal) Kota Dumai, Ismunandar menyampaikan pihaknya telah membuat Laporan Polisi (LP) di Polres Dumai terkait tindak pidana pemalsuan tanda tangan pekerja yang dilakukan oknum PT Srikandi Inti Lestari (SIL) yang berkantor di Jalan Bintan nomor 46 Kota Dumai.
" Laporan Polisi sudah kita masukkan pukul 11.45 WIB tadi siang. Terlapor dari pihak PT SIL yakni Lemta Surbakti dan Sugiarti. Kemungkinan keterlibatan nama-nama lain dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan pekerja ini bisa saja bertambah nantinya, termasuk pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menggelapkan hak-hak pekerja," ujar Ismunandar kepada Kupas Media Grup, Senin (10/03/25) tadi malam.
Lebih lanjut disampaikan Ismunandar, pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Siapapun yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan dan penggelapan hak-hak pekerja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
" Ini tidak sebatas tindak pidana pemalsuan tanda tangan saja. Namun ada hak-hak pekerja senilai 15,2 milyar rupiah yang harus diusut juga nantinya. Apalagi ada potensi pajak yang hilang dan merugikan negara," tegas Ketua FAP Tekal Dumai yang akrab disapa dengan panggilan Ngah Nandar ini.
Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan dan penipuan yang dilakukan PT Srikandi Inti Lestari (SIL) serta diduga melibatkan PT Inti Benua Perkasa (IBP) tersebut memasuki babak baru setelah pihak kepolisian menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: SPH2HP/534.A/II/RES.1.24/2025/Reskrim.
Surat SPH2P tertanggal 22 Februari 2025 yang ditandatangani Kasatreskrim Polres Dumai, AKP Kris Topel, S.Tr.K, S.I.K guna menindaklanjuti Pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya disampaikan Forum Aksi Peduli (FAP) Tenaga Kerja Lokal (Tekal) Dumai itu kini sudah naik statusnya menjadi Laporan Polisi
Ismunandar tak mampu menyembunyikan kebahagiaan setelah perjuangan yang dilakukannya untuk membela nasib tenaga kerja tidak berujung sia-sia.
Selain PT SIL, ditegaskan Ngah Nandar pihak PT IBP juga tidak bisa lepas tangan dalam kasus penghilangan hak pekerja. Apalagi dari penelusuran yang dilakukan, PT IBP selaku pemberi kerja ternyata tidak mengalokasikan dana kompensasi bagi pekerja.
FAP Tekal Minta Polisi Periksa PT IBP
Belum lama ini, Forum Aksi Peduli (FAP) Tenaga Kerja Lokal (Tekal) meminta pihak kepolisian memanggil PT Inti Benua Perkasa (IBP) terkait dana kompensasi yang menjadi hak pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 15 PP 35 Tahun 2021.
Apalagi dari penelusuran yang dilakukan justru menemukan fakta baru bahwa dana kompensasi tersebut ternyata memang tidak dialokasikan PT IBP kepada PT SIL.
" Ternyata PT IBP selaku pemberi pekerjaan kepada PT SIL tidak mengalokasikan dana kompensasi untuk pekerja PKWT di PT SIL. Kita minta Polres Dumai untuk memanggil PT IBP yang telah mengabaikan hak-hak pekerja," tegas Ketua FAP Tekal Dumai, Ismunandar.
Terungkapnya Pemalsuan Tanda Tangan
Dikatakan Ismunandar, perjuangan hak kompensasi pekerja itu telah dilakukan sejak jauh hari. Pada 8 Agustus 2024 lalu, FAP Tekal telah menyurati Disnaker Dumai untuk melakukan audiensi dengan menghadirkan pihak PT IBP serta PT SIL terkait ketaatan hukum perusahaan dalam membayar uang kompensasi yang menjadi hak tenaga kerja.
" Berdasarkan hasil audiensi, pihak Disnaker Dumai menyurati Disnaker Riau agar melakukan pemeriksaan terhadap PT IBP dan PT SIL terkait pembayaran hak kompensasi tenaga kerja kontrak," jelas Ketua FAP Tekal yang akrab disapa dengan panggilan Ngah Nandar ini.
Lebih lanjut disampaikan Ngah Nandar, pada bulan November 2024, FAP Tekal menerima surat dari Wasnaker Provinsi Riau yang menyampaikan tenaga kerja sudah memandatangani Perjanjian Bersama (PB) dengan pihak perusahaan dan aktanya sudah diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Hanya saja ketika ditanyakan kepada para tenaga kerja, ditegaskan Ngah Nandar mereka mengaku tidak pernah menandatangani PB tersebut.
" Saat kita panggil, mereka (pekerja) mengaku tidak pernah menandatangani PB dan tidak pernah membubuhkan stempel jari," sebut Ngah Nandar.
Melihat ada indikasi tindak pidana pemalsuan tandatangan dengan tujuan menghilangkan hak kompensasi pekerja, FAP Tekal kemudian melaporkan kasus itu ke Mapolres Dumai dalam bentuk Dumas.
" Kita melihat ada niat jahat dibalik pemalsuan tanda tangan pekerja untuk menghilangkan hak kompensasi yang semestinya mereka terima dari perusahaan," ujar Ngah Nandar.
Lebih lanjut disampaikan Ngah Nandar, PB yang dibuat pihak perusahaan dengan tujuan menghilangkan hak pekerja itu bagian dari intimidasi dan kejahatan. Dan secara aturan, PB itu juga tidak bisa menghilangkan hak kompensasi pekerja.
" Ada 7 pekerja yang sudah melaporkan ke kita. Laporan kita masih bergulir di Mapolres Dumai dan kita masih menunggu tindaklanjutnya. Kabarnya dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara," ungkap Ngah Nandar.
Sedangkan pihak terlapor, sebagaimana disampaikan Ngah Nandar sebanyak 2 orang dari PT SIL.
" Masing-masing berinisial Sg dan Rn, dengan posisi HRD dan Manager PT SIL. Dalam pengembangan nantinya pasti ada keterlibatan nama lainnya dalam kasus pemalsuan tandatangan itu," tegas Ngah Nandar.
Terkait keterlibatan PT IBP, disampaikan Ngah Nandar yakni selaku pemberi kerja kepada PT SIL, pihak PT IBP tidak bisa lepas tangan. Sejauh ini belum bisa dipastikan apakah hak kompensasi sudah dianggarkan atau belum dalam kontrak PT IBP dengan PT SIL.
" Jika hak kompensasi itu tidak dicantumkan dalam kontrak kerja PT IBP dan PT SIL, maka PT IBP selaku pemberi kerja ke PT SIL wajib membayarkan hak kompensasi itu. Sebaliknya, jika hak kompensasi ternyata sudah dianggarkan PT IBP dalam kontrak , maka patut diduga PT SIL telah melakukan penggelapan hak kompensasi tenaga kerja," papar Ngah Nandar.
Disampaikan Ngah Nandar, pihaknya merasa berkewajiban memperjuangkan hak kompensasi para pekerja. Apalagi diduga ada kesengajaan pihak perusahaan untuk menghilangkan hak kompensasi dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya melalui pemalsuan tanda tangan pekerja pada PB yang aktanya diterbitkan oleh PHI Pengadilan Negeri Dumai.
" Sesuai data yang kita dapatkan dari Disnaker Kota Dumai, ada seribuan pekerja berstatus PKWT di PT SIL. Dengan asumsi upah 3,8 juta rupiah perorang, berarti hak kompensasi yang harus disiapkan perusahaan sebesar 3,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Sejak aturan diberlakukan pada tahun 2021, ini sudah masuk tahun ke empat atau artinya sebanyak 15,2 milyar rupiah hak kompensasi pekerja yang tak jelas rimbanya," papar Ngah Nandar.
Hak kompensasi itu sendiri ditegaskan Ngah Nandar wajib diberikan perusahaan saat kontrak pekerja berakhir.
" Begitu berakhir kontrak hak kompensasi wajib diberikan kendati setelah itu mereka dipekerjakan kembali melalui kontrak yang baru.
Hak kompensasi dijelaskan Ngah Nandar diatur pada pasal 15 PP 35 Tahun 2021 yang menegaskan setiap perusahaan wajib membayar kompensasi bagi pekerja yang berstatus PKWT dengan nilai 1 bulan upah untuk setahun kerja.
" Mereka sudah ada yang bekerja 4 hingga 5 tahun dengan rata-rata upah Rp3,8 juta/bulannya," ujarnya.
Disnaker Provinsi Angkat Bicara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Seksi Penegakan Hukum (Gakkum) Ketenagakerjaan memberikan atensi terkait kasus dugaan pemalsuan tandatangan dan penipuan yang dilakukan PT Srikandi Inti Lestari (SIL) dan diduga melibatkan PT Inti Benua Perkasa (IBP) dengan tujuan menghilangkan hak pekerja. Jika hal itu bisa dibuktikan pihak penyidik kepolisian, maka siapapun yang terlibat harus ditindak tegas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, H Boby Rachmat, S.STP, M.Si melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Syafrizal, SE, ST, MH menyampaikan tindakan pemalsuan tanda tangan dengan tujuan menghilangkan hak pekerja itu murni tindak pidana yang mesti diusut hingga tuntas.
" Saya belum melihat kasusnya secara utuh. Tapi kalau terbukti ada tindak pemalsuan tandatangan dengan tujuan menghilangkan hak pekerja, pihak yang terlibat bisa dipidanakan," tegas Kasi Gakkum Disnaker Riau, Syafrizal kepada Kupas Media Grup beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut disampaikan Syafrizal, hak pekerja berupa kompensasi yang disebabkan habisnya kontrak atau berakhirnya hubungan kerja wajib dibayarkan.
" Kalau ternyata malah ada upaya memalsukan tandatangan pekerja dengan tujuan menghilangkan hak mereka, ini harus diusut tuntas dan pelakunya mesti diberi tindakan tegas. Hak pekerja wajib dilindungi, dan kita tunggu hasil dari penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian," ujar Syafrizal.(***)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
