PT Ganda Prabu Nusantara (GPN) selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) membantah telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap belasan orang tenaga security. Tidak hanya itu, tuduhan adanya pungutan uang dari pekerja yang direkrut juga dibantah dengan keras. Termasuk adanya keterlibatan anggota dewan untuk memenangkan lelang di PT Wilmar Nabati Indonesia.
DIREKTUR PT Ganda Prabu Nusantara (GPN), Ridho Rustar Muliadhi, SAP menegaskan perusahaannya tidak pernah mem-PHK tenaga security yang dipekerjakan di PT Wilmar Nabati Indonesia. Narasi yang muncul belakangan ini terkesan terlalu memojokkan kehadiran PT GPN di Kota Dumai.
" Kami masuk ke Dumai dengan niat baik. Bagaimana bisa dibilang melakukan PHK, padahal kontrak pekerjaan di Wilmar baru kita dapatkan. Kami belum pernah mempekerjakan karyawan disana," tegas Ridho kepada Kupas Media Grup, Ahad (05/01/25) tadi siang.
Melalui perekrutan yang dilakukan pasca memenangkan lelang jasa pengamanan di PT Wilmar Nabati Indonesia, dikatakan Ridho memang tidak semua pekerja lama harus ditampung. Ada proses seleksi yang tentunya mengacu pada standar perusahaan. Perusahaan tentu ingin mendapatkan tenaga kerja terbaik melalui proses test dan interview. Tidak mungkin serta merta semua harus orang lama, atau sebaliknya semua orang lama mesti dibuang.
" Proses perekrutan dilakukan secara transparan. Pekerja lama juga kita silahkan mengikuti test. Seleksi diikuti lebih 100 orang, sedangkan yang dibutuhkan 36 orang. Dari 36 orang yang kami rekrut, sebanyak 14 orang adalah pekerja dari perusahaan security sebelumnya," tambah Ridho.
Disampaikan Ridho, dalam melakukan perekrutan, PT GPN tetap mengedepankan kearifan lokal dengan mengutamakan anak tempatan. Hal itu dibuktikan tenaga security yang diterima keseluruhannya ber-KTP Dumai. Selain itu, perusahaan juga memberikan gaji jauh di atas UMK Kota Dumai.
" Kami tidak membawa orang dari luar Dumai. Mereka yang kami terima itu seluruhnya anak-anak Dumai dan memiliki KTP Dumai. Kami juga memberikan gaji jauh di atas UMK, yakni 5,1 juta rupiah. Sekali lagi, GPN masuk Dumai dengan niat baik," papar Ridho.
Pada kesempatan itu, Ridho juga membantah keras adanya kabar pengutipan uang yang dilakukan perusahaan kepada tenaga security yang dipekerjakan dengan nilai bervariasi antara Rp3,5 hingga Rp5 juta rupiah.
" Dari PT Ganda Prabu Nusantara tidak ada kutipan. Pekerja hanya diarahkan untuk membeli pakaian. Mereka silahkan cari sendiri. Namun kalau mereka minta tolong membelikan, kita bantu. Cuma itu saja, dan beberapa media lain juga ada yang menghubungi, dan soal kutipan itu sudah kita bantah dengan keras," jelas Ridho.
Selanjutnya ditambahkan Ridho, biaya pengadaan pakaian yang ditanggung tenaga security akan dikembalikan lagi pada akhir tahun setelah PT Wilmar Nabati Nusantara menyelesaikan pembayaran pakaian.
Terakhir menyangkut isu adanya keterlibatan anggota dewan untuk memenangkan PT Ganda Prabu Nusantara untuk project jasa secirity di PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridho lagi-lagi membantahnya. Menurutnya, jika ada intervensi anggota dewan, harusnya tender yang dimenangkan bukan untuk porsi kecil.
" Jika ada campur tangan anggota dewan, saya pikir lucu kalau cuma bisa memenangkan untuk 36 tenaga kerja. Kenapa tidak diambil seluruhnya saja, termasuk areal Wilmar yang di Pelintung. Jadi kabar itu sangat tidak benar," ujar Ridho sambil tertawa.
Sebelumnya diberitakan, tidak lagi dipekerjakannya belasan tenaga security yang selama ini bertugas menjaga keamanan di kawasan PT Wilmar Nabati Indonesia mendapat perhatian dari banyak pihak. Situasi sulit yang dihadapi para tenaga security itu tak urung mengundang banyak simpati. Apalagi ini menyangkut kelangsungan hidup mereka.
" Istri saya baru melahirkan, kami sangat membutuhkan pekerjaan untuk menjalani kehidupan. Dengan pemberhentian ini, jujur sangat berat dan kami sangat terpukul sekali bang. Tidak tahu bagaimana kedepannya," ujar salah seorang security kepada Kupas Media Grup, Sabtu (04/01/25).
Lebih lanjut disampaikannya, mereka yang tidak lagi dipekerjakan sebagai tenaga security di PT Wilmar Nabati Indonesia sudah mendatangi LAMR Dumai untuk minta bantuan dan perlindungan. Mereka sangat berharap LAMR Dumai bisa memperjuangkan kelangsungan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
" Kami tidak tahu mau mengadu kemana lagi. Kami mohon Datuk Sri bisa memperjuangkan nasib kami. Kalau diberhentikan bagaimana dengan nasib keluarga dan anak-anak kami," harap mereka dengan wajah sedih.
Tenaga security di PT Wilmar Nabati Indonesia itu merupakan anak tempatan. Mereka sebelumnya bekerja di bawah bendera PT Banusa. Pasca peralihan perusahaan ke PT Ganda Prabu Nusantara, mereka didepak secara sepihak dan posisinya digantikan oleh orang baru.
Menyikapi hal ini, Ketua FAP Tekal Dumai, Ismunandar menyampaikan seharusnya PT Ganda Prabu Nusantara wajib menjamin hak keberlangsungan kerja untuk pekerja yang lama.
" Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 pasal 19 ayat 1 sudah ditegaskan perusahaan yang baru selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) wajib menjamin hak keberlangsungan kerja kepada pekerja yang lama atau tenaga security yang sebelumnya berada di bawah BUJP PT Banusa. Kita mendukung upaya Tameng Adat LAMR Dumai yang tengah memperjuangkan nasib buruh tersebut," tegas Ismunandar, aktivis buruh yang kerap melakukan aksi demonstrasi ini.
Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Datuk Sri Drs H Zamhur Egap, MM menghimbau perusahaan yang beroperasi di Dumai agar menghormati kearifan lokal, termasuk memberikan peluang pekerjaan bagi anak tempatan.
" Mereka yang diberhentikan itu sebelumnya juga sudah bekerja sebagai tenaga security disana. Tapi karena ada penggantian perusahaan penyedia jasa pengamanan di Wilmar dari PT Baruna ke PT GPN, mereka kemudian diberhentikan. Ini tentu sangat kita sayangkan, apalagi mereka yang diberhentikan itu semuanya anak tempatan," ujar Datuk Sri Zamhur Egap saat menerima kehadiran para tenaga security, Jumat (03/01/25).
Datuk Sri Zamhur Egap yang saat itu juga didampingi Datuk Jailani dan Datuk Ahmad Khadafi menambahkan iklim investasi yang baik harus dijaga bersama. Pihaknya menghimbau para pihak agar saling menghargai dan menghormati. Untuk itu, dalam waktu dekat LAMR akan memanggil pihak PT Wilmar untuk mendengarkan penjelasan secara langsung.
" Kita dalam waktu dekat akan memanggil PT Wilmar untuk mengetahui duduk masalahnya. Termasuk PT Ganda Prabu Nusantara selaku perusahaan penyedia jasa keamanan," jelas Datuk Sri Zamhur Egap.
Sementara Panglima Tameng Adat LAMR Kota Dumai, Tengku Dedek Iskandar didampingi Sekretaris Riski Randa secara tegas menyampaikan keputusan sepihak yang dilakukan PT Ganda Prabu Nusantara (GPN) selaku perusahaan pemenang tender jasa security di PT Wina Nabati Indonesia sangat disesalkan. Apalagi yang menjadi korban PHK merupakan anak-anak Dumai.
" Kapan perlu kita hitamkan lokasi PT Wilmar Dumai itu dengan pasukan Tameng Adat. Jangan seenaknya mereka membuang putra tempatan kelahiran Dumai. PT GPN selaku perusahaan penyedia jasa securty jangan berbuat sekehendak hati. Kita tidak melarang perusahaan berinvestasi, tapi jangan mendzalimi anak-anak negeri ini," tegas Tengku Dedek Iskandar dengan nada keras, Jumat (03/01/25) sore.
Dipaparkan Tengku Dedek, PT Ganda Prabu Nusantara merupakan perusahaan security pemenang tender di PT Wilmar Nabati Indonesia menggantikan PT Bahana Naluri Nusantara (Banusa). Saat peralihan perusahaan, dari 36 orang tenaga security sebelumnya, hanya 14 orang yang kembali dipekerjakan.
" Sedangkan sisanya diberhentikan tanpa ada penjelasan. Kita minta PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Ganda Prabu Nusantara menghormati kearifan lokal. Kami dari Tameng Adat LAMR Dumai tidak akan mendiamkan persoalan yang menyangkut nasib anak-anak Dumai," tegas Tengku Dedek Iskandar.
Pada sisi lain, persoalan pemutusan hubungan kerja yang dialami putra tempatan itu juga menyimpan catatan hitam. Diduga oknum perusahaan penyedia jasa security mengutip uang senilai Rp4 hingga Rp5 juta dari karyawan yang ingin bekerja. Hal itu disampaikan saat proses wawancara di Pekanbaru.
" Kita sudah memegang bukti pengiriman uang yang diminta oknum perusahaan. Selain itu juga ada bukti percakapan permintaan uang. Jika ini bagian dari Pungli, kita meminta aparat hukum untuk menindaklanjutinya," papar Tengku Dedek.
Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai, Edison, SH menegaskan putra daerah semestinya diakomodir sejak baik dan bijak oleh pihak perusahaan.
" Informasi yang saya baca, memang ada pergantian perusahaan jasa pengamanan dari PT Baruna kepada PT GPN di Wilmar Nabati Indonesia. Secara aturan memang tidak ada kewajiban untuk merekrut tenaga kerja lama. Namun secara kemanusiaan, pekerja lama mestinya harus diprioritaskan. Kecuali mereka punya trade record yang tidak baik," ujar Edison, SH kepada Kupas Media Grup, Jumat (03/01/25).
Terkait persoalan yang ada, disampaikan Edison selaku Ketua Komisi I DPRD Dumai, pihaknya membuka ruang bagi korban pemutusan kerja sepihak termasuk menjadwalkan agenda hearing.
" Kalau ada permintaan hearing, kita akan menerima dan membuka ruang seluas-luasnya. Kita siap memberikan attensi secara khusus," ungkap Edison, Politisi Partai Golkar Dumai ini.
Menyangkut informasi adanya pungutan uang yang dilakukan pihak perusahaan terhadap tenaga kerja, Edison mengaku belum mau masuk ke ranah itu. Alasannya, butuh pembuktian dan data yang kuat serta akurat.
" Kalau ada data dan bisa dibuktikan, itu wajib di usut tuntas. Itu bisa menjadi preseden buruk kedepannya," tegas Edison, SH.(***)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
