Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang memberi waktu selama 14 hari untuk menyikapi 3 poin tuntutan, Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) melakukan pertemuan dengan Pelindo Dumai guna menyamakan persepsi. Pertemuan awal bertujuan agar tidak ada lagi perdebatan yang muncul saat penandatangan kesepakatan yang dijadwalkan minggu ini atau pasca agenda reses DPRD Dumai.
PERTEMUAN ARUK dan Pelindo Dumai yang difasilitasi Aktivis Lingkungan Darwis Mohd Saleh itu berlangsung dalam suasana santai namun serius. Tidak ada nada tinggi maupun suara keras. Kedua belah pihak saling beradu argumen mencari titik temu terhadap sejumlah poin tuntutan, Senin (17/11/25).
Pertemuan dihadiri sejumlah Koordinator ARUK, diantaranya Ahmad Maritulius, Riski Kurniawan, Indra Denew, Fatahuddin, Said Herman, Edo dan lainnya. Sementara dari Pelindo langsung dihadiri GM Jonathan Ginting, Manager Umum Nirwan, Branch Manager Pelindo Multi Terminal Dumai Teddi Fadillah dan lainnya.
Ditengah diskusi yang berlangsung, GM Pelindo Dumai Jonathan Ginting menyampaikan pada prinsipnya tidak ada persoalan terkait 3 poin kesepakatan yang akan ditandatangani nantinya. Namun menurutnya ada beberapa narasi yang perlu direvisi. Terutama menyangkut poin pengawasan ARUK terhadap kegiatan di Pelindo.
" Untuk melibatkan ARUK dalam pengawasan tentu mesti dicarikan payung hukumnya. Kita tidak mau juga ada pelanggaran terhadap aturan. Ini mungkin perlu dicarikan narasi yang lebih tepat," ujar Jonathan Ginting.
Sedangkan menyangkut masyarakat terdampak, Pelindo sudah mengagendakan kegiatan pemberian bantuan sembako dan kesehatan yang nantinya akan melibatkan seluruh pihak termasuk ARUK Dumai.
" Rencananya kegiatan itu akan kita laksanakan tanggal 26, 27 dan 28 mendatang. Direksi dari Medan juga mengupayakan untuk bisa hadir," jelas Jonathan Ginting.
Pada kesempatan itu, Jonathan Ginting menyampaikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KSOP Dumai dalam waktu secepatnya.
" Kepala KSOP sedang dinas di Batam. Ini akan kita sampaikan juga secepatnya kepada beliau. Intinya, kita ingin semuanya bisa berjalan dengan baik," ungkap Jonathan Ginting.
Menyikapi penjelasan tersebut, Koordinator ARUK Riski Kurniawan menegaskan pada prinsipnya perubahan narasi bukan persoalan sepanjang tidak merubah substansi dari tuntutan. Terutama menyangkut pembenahan sistem kerja agar tidak lagi berdampak buruk terhadap lingkungan.
" Untuk pengawasan kita bukan menjadi bagian dari Pelindo. ARUK menjadi pengawas independen guna memastikan tidak ada lagi pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Bagi kita tidak masalah dengan perubahan narasi, tapi tidak boleh lari dari substansi," tegas Riski Kurniawan.
Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Maritulius, terkait agenda sosial yang bakal dilakukan Pelindo terhadap masyarakat terdampak agar dilakukan dengan tepat sasaran. Hal itu guna mengantisipasi tidak munculnya persoalan baru di belakang hari.
" Silahkan berkoordinasi dengan pihak pemerintahan, apakah camat, lurah atau RT setempat. Jika diminta ikut hadir, ARUK siap mendampingi," ujar Ahmad Maritulius.
Sementara Darwis Mohd Saleh pada kesempatan itu mengingatkan Pelindo agar memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi tanggungjawab Pelindo Dumai.
" Pengelolaan RTH, termasuk Bandar Bakau seyogyanya mendapat dukungan dari Pelindo Dumai. Ini dalam rangka pelestarian lingkungan, sarana edukasi dan beragam tujuan positif lainnya," jelas Darwis Mohd Saleh.
Pertemuan yang berlangsung hingga Maghrib itu menyepakati pihak Pelindo akan segera menyampaikan perubahan narasi kesepakatan untuk dipelajari ARUK sebelum dilakukan penandatanganan bersama di DPRD Dumai. Hal ini diupayakan bisa selesai sebelum kegiatan sosial yang rencananya digelar pada akhir bulan November 2025 ini.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
