Polemik internal KONI Kota Dumai memasuki babak paling panas. Jelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota atau Musorkot Senin, 31 Agustus 2026, gelombang penolakan justru semakin besar. Sejumlah Pengurus Cabang Olahraga atau Pengcab mengancam memboikot dan menempuh jalur hukum.
ANCAMAN Paling keras datang dari Muamar Khadafi, salah satu Ketua Pengcab di KONI Kota Dumai.
" Kami pastikan boikot. Kami tidak akan mengikuti kegiatan Musorkot tanggal 31 Agustus 2026. Dan kemungkinan besar akan diikuti oleh Pengcab yang lain untuk melakukan boikot juga," tegas Muamar, Sabtu (29/08/26).
Menurut Muamar, dasar boikot sangat jelas. Ia menuding proses Musorkot saat ini sudah melanggar AD/ART KONI sejak awal. Buktinya, 4 dari 5 anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang awal dibentuk telah mundur. Mereka adalah Budi Adrian, M. Said, Gusrizal dan Yulia Putra.
" Dengan mundurnya tim TPP awal sebanyak 4 orang sudah sangat jelas bahwa ini sudah sangat menyalahi mekanisme AD/ART," jelasnya.
Muamar menyebut pembentukan TPP yang tidak melalui Raker/Rakersus membuat seluruh proses penjaringan bakal calon menjadi tidak sah.
" Memaksakan Musorkot dalam kondisi seperti ini sama saja melahirkan kepengurusan yang cacat hukum," ujarnya.
Bersama Pengcab lainnya, Muamar melontarkan 3 tuntutan keras:
1. Tunda pelaksanaan Musorkot 31 Agustus 2026
2. Bentuk kembali TPP sesuai AD/ART melalui Raker/Rakersus
3. Audit dan buka LPJ Keuangan KONI 2023-2025 secara transparan
"Jangan korbankan olahraga Dumai hanya karena nafsu kekuasaan. Kalau tetap dipaksakan, kami siap tempuh jalur hukum sampai ke KONI Pusat dan Kemenpora," pungkasnya.
Penarikan Berkas Bukan Mundur, Tapi Protes
Di sisi lain, kubu bakal calon Ketua KONI juga ikut mengguncang. Tim Kuasa Hukum Johannes MP Tetelepta, SH, MM, Monang Simanungkalit menegaskan penarikan berkas pendaftaran bukan berarti mundur dari pencalonan.
" Pada prinsipnya kami menarik atau mengambil berkas bukan mengatakan mundur dari pencalonan. Ini menindaklanjuti informasi yang diberikan kepada kami dan memang kami melihat dengan jelas kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan Musorkotlub yang akan dilaksanakan dan tidak profesional serta banyak melanggar AD/ART," tegas Monang, Sabtu (29/08/26).
Monang membeberkan 2 alasan utama penarikan berkas:
1. Kejanggalan Proses:
TPP di bawah M.Said sendiri menginformasikan akan mengembalikan berkas karena proses tidak sesuai AD/ART.
2. Pelanggaran Mekanisme:
Pembentukan TPP, jadwal, dan tahapan Musorkotlub dinilai tidak profesional dan bertentangan dengan aturan organisasi.
" Kami tetap berkomitmen Memperbaiki Dunia Olahraga Kota Dumai. Penarikan berkas ini adalah bentuk protes terhadap proses yang cacat. Jika mekanisme diperbaiki sesuai AD/ART, kami siap mendaftarkan kembali," tambahnya.
Tim kuasa Johannes juga menyatakan akan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran ini ke KONI Provinsi Riau dan KONI Pusat untuk dilakukan evaluasi.
" Kami tidak ingin melahirkan kepengurusan hasil dari proses yang cacat. Itu akan merugikan dunia olahraga Dumai ke depan," tutupnya.
Dengan boikot dari Pengcab dan penarikan berkas dari salah satu kandidat kuat, pelaksanaan Musorkot KONI Dumai 31 Agustus kini berada di ujung tanduk. Apakah Musorkot Luar Biasa tetap berjalan, atau akhirnya "patah" dan gagal di tengah jalan.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
