Komunikasi yang dilakukan Ketua DPRD Dumai, Agus Miswandi dengan anggota dewan berhasil meredakan situasi yang sebelumnya sempat bergejolak. Dua agenda rapat paripurna yang sebelumnya sempat gagal digelar, yakni penyampaian penjelasan walikota serta penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan walikota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 akhirnya bisa terlaksana, Kamis (19/06/25) pagi hingga siang tadi.
KETUA DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi mengaku lega pasca mencairnya komunikasi di DPRD Dumai. Hal ini setelah dilakukannya pertemuan dengan sesama anggota dewan.
" Kita sudah mendengar dan menampung keinginan teman-teman. Semuanya sudah terkomunikasikan dengan baik, Alhamdulillah situasinya sudah mencair," ujar Agus Miswandi kepada Kupas Media Grup, Kamis (19/06/25) tadi siang.
Namun pada kesempatan itu Agus Miswandi tidak menjelaskan secara rinci pokok permasalahan hingga munculnya hastag SaveDPRDKotaDumai.
" Intinya, semua sudah baik-baik saja," tambahnya singkat.
Dua agenda rapat paripurna yang digelar tadi pagi dihadiri 20 dari 35 orang anggota DPRD Kota Dumai. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dumai, Agus Miswandi. Sementara dua unsur pimpinan lainnya tidak tampak di dalam ruangan. Masing-masingnya H Johannes MP Tetelepta (Gerindra) dan Bahari (PDIP).
Pada sisi lain, menyikapi kegaduhan yang sempat terjadi di DPRD Dumai, pemilik akun facebook Koko Syah Putra menulis konflik yang terjadi makin menunjukkan lemahnya soliditas internal dewan dan bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik.
" Rakyat menaruh harapan pada lembaga legislatif untuk menjadi penyambung aspirasi, bukan menjadi arena konflik pribadi dan saling serang,” tulis Koko Syah Putra.
Lebih lanjut disampaikannya, publik kini menanti tindak lanjut dari Badan Kehormatan DPRD serta langkah konkret dari pimpinan dewan agar keretakan internal ini tidak semakin membesar dan mengganggu fungsi pengawasan dan legislasi.
Diberitakan sebelumnya, Hastag SaveDPRDKotaDumai mendapat respon luar biasa dari publik. Hal ini menjadi trending pembahasan di sejumlah media sosial dan grup WA. Ditengah situasi itu, anggota DPRD Dumai Rendi Firdaus tiba-tiba dipanggil pimpinan dewan. Rendi Firdaus yang memposting Hastag SaveDPRDKotaDumai diminta datang, Rabu (18/06/25) malam kemarin.
" Kayaknya malam ini kita gak jadi ketemu bang. Saya dipanggil pimpinan dewan. Kita atur ulang jadwal pertemuannya ya bang," ujar Rendi Firdaus kepada Kupas Media Grup, Rabu (18/06/25) malam.
Pada sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Dumai, H Hasrizal yang dihubungi tidak berapa lama usai mendarat di Lampung mengakui terjadinya ketidakharmonisan antara anggota dengan pimpinan DPRD Dumai. Salah satu pemicunya akibat sikap pimpinan yang kerap melangkahi kewenangan.
" Situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang disampaikan Iwan (M Al Ichwan Hadi,red) dan Gusri (Gusri Effendi,red) melalui media itu memang betul. Kondisi ini bisa mengganggu kerja-kerja dewan kedepan," ujar H Hasrizal dari Lampung kepada Kupas Media Grup, Rabu (18/06/25) malam.
Hasrizal juga mengingatkan pimpinan dewan agar bisa membangun kerjasama yang baik dengan anggota. Bukan malah melangkahi kewenangan dari komisi-komisi atau alat kelengkapan dewan yang ada. Apalagi mengatasnamakan lembaga tanpa melakukan pembahasan secara bersama.
" Kita berharap situasi ini bisa segera dicarikan solusinya. DPRD ini kolektif kolegial, jangan ada yang merasa paling berkuasa," tegas Hasrizal.
Sementara Anggota DPRD Dumai, M Al Ichwan Hadi yang dihubungi melalui telpon seluler membantah kalau hubungan antara anggota dan pimpinan dewan tengah retak. Hanya saja memang ada gejala miskomunikasi yang perlu segera dibenahi guna memperkuat kelembagaan.
" Kalau retak tidaklah. Biasalah dinamika di parlemen yang memiliki beragam latar belakang partai politik. Saya melihatnya persoalan komunikasi antara pimpinan dan anggota saja," ujar Politisi PKS yang akrab disapa dengan panggilan Iwan Jambul ini.
Lebih lanjut disampaikan Iwan Jambul, dalam konteks sistem kolektif kolegial, setiap keputusan DPRD dipastikan harus diambil secara bersama-sama dan melibatkan seluruh unsur pimpinan, bukan hanya satu orang.
" Sistem ini bertujuan untuk menjaga kesatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD. Makanya tentu butuh komunikasi yang baik dengan seluruh anggota," papar Iwan Jambul.
Sedangkan Anggota DPRD dari PDIP, Gusri Effendi saat dihubungi mengakui adanya miskomunikasi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya disharmonisasi. Salah satu contoh, terkait kewenangan komisi-komisi yang terkesan diambil alih oleh pimpinan dewan.
" Tupoksi dewan itu sudah diatur, kembalikan saja sesuai tugas dan fungsinya. Termasuk apa yang menjadi kewenangan dari masing-masing komisi. Selain itu anggota wajib dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebatas tingkat pimpinan," ujar Gusri Effendi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Dumai ini.
Hanya saja Gusri Effendi berkeyakinan persoalan miskomunikasi antar anggota dan pimpinan dewan itu tak bakal berlarut-larut. Dengan catatan, masing-masing bisa saling menghargai dan menghormati tugas dan fungsinya.
" Ini hanya masalah komunikasi saja. Disharmonisasi ini bisa diselesaikan jika masing-masing pihak bisa saling menghormati tugas dan fungsinya," urai Gusri Effendi saat dihubungi, Rabu (18/06/25) sore.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
