Tokoh aktivis Nelayan, yang juga Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa, Wahyu Alamsyah dan Tison Sahabuddin menggalang kekuatan seluruh Asosiasi Maritim dan Nelayan Indonesia untuk mendukung pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).
SEKITAR 30 Asosiasi Maritim dan organisasi nelayan Indonesia dari berbagai sektor, seperti Pengusaha Galangan Kapal, Pengusaha Juragan Kapal Nelayan, Pengepul Ikan, Industri Ikan Kering, Pembudidaya, Petambak, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Nelayan Lobster, Ibu Rumah Tangga Nelayan, Pelaut, ABK dan Captain menggelar Deklarasi Pejuang Pelaut Maritim Anies - Muhaimin (Pelaut AMIN).
Deklarasi itu dihadiri Captain Timnas AMIN, M Syauqi Alaydrus bersama Captain (Ketua Umum) Pejuang Pelaut Maritim Anies - Muhaimin (Pelaut AMIN), Rusdianto Samawa beserta deputi pengurus relawan maupun seluruh perwakilan asosiasi maritim: kelautan - perikanan.
Seluruhnya menyatakan kegiatan itu murni aspirasi dari seluruh 311 Paguyuban Badan Otonom Front Nelayan Indonesia (FNI) yang tersebar di Provinsi: NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulut, Kaltim, Kaltara, Sulsel, dan Sulbar dengan potensi sumbang suara untuk Pasangan AMIN sebesar 391.250 Se - Indonesia.
Deklarasi ini dilakukan, karena visi misi AMIN sangat mewakili kepentingan Maritim dan Kelautan - Perikanan.
"Sejarah dunia ada di Indonesia. Seluruh negara di dunia tak bisa hidup kalau Indonesia memagari selatnya. Anies melihat potensi itu. Konsep Agro Maritimnya Pasangan AMIN, bisa membuat negara - negara goyang kalau tak bersahabat dengan Indonesia. Agro Maritim sebuah visi yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, pertahanan, perikanan, kelautan, ekonomi, hasil - hasil rempah Indonesia.
Bagusnya, Agro Maritim pertegas kemampuan strategis Indonesia dalam manfaatkan produktifitas selat - selat Indonesia. Agro Maritim untuk Welfare State (Negara Makmur), pemerataan, keadilan, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi, industri, dan pembangunan." ungkap Rusdianto Samawa dalam jumpa pers dikantor Timnas AMIN.
Lanjut, Rusdianto, kedepan, kami berharap negara bisa akseleratif terhadap kebijakan fiskal Agro Maritim yang terdiri Kelautan - Perikanan, Pertahanan - Keamanan, Industri (Manufaktur), Pertanian, Peternakan, Ruang Pesisir.
" Petani Garam, Petani Rumput Laut, dan Galangan Kapal sebesar 15% dari APBN." Ungkap Rusdianto, yang juga Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (ANLI).
Rusdianto yakin terhadap Pasangan AMIN yang selama ini rekam jejaknya berhasil membangun. Pihaknya berharap kedepan juga harus ada perlindungan Hukum wilayah maritim yang meliputi Ketenagakerjaan, ABK, Pelaut, Captain, Nelayan, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, dan Ibu Rumah Tangga Nelayan (Pesisir).
Dari penyampaian pasangan AMIN dalam berbagai dialog, konsisten atas tahapan penyusunan kebijakan melibatkan Asosiasi (organisasi) sektor maritim di Kementerian/KL. Tentu, jelas kita butuhkan.
"Jadi kita perlu juga, agenda - agenda perubahan (restorasi) pada berbagai aspek seperti Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Sistem Land Reform Agraria Maritim (Pesisir) pada Pulau - Pulau Kecil, Terdalam dan Terluar. Selain itu, perubaham sistem penegakan Berantas IUUF melalui sistem Multi Rezim Humanistik, peninjauan kembali ekspor pasir laut, ekspor benih lobster, ekspor corak ilegal, lingkungan ruang laut pesisir serta lainnya," ungkapnya
Pasangan Anies-Muhaimin juga memiliki visi misi yang menopang kesejahteraan dan keadilan bagi maritim dan nelayan yang menjamin Solar Mudah dan Murah, Pemberian Alat Tangkap Ikan dan Peralatan Melaut, Pengurusan Izin Kapal Nelayan Dipermudah, Kebijakan PNBP yang Berkeadilan untuk Nelayan, Harga Hasil Tangkapan Menguntungkan, Permodalan Murah dan Cepat untuk Nelayan, Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Anak Buah Kapal dan Nelayan, Kapal Pencuri Ikan Ilegal Ditangkap dan Disanksi Berat, Istri [Ibu Rumah Tangga] Nelayan Dibantu Berbisnis, Rumah Nelayan Sehat dan Nyaman, dan Kemandirian Pangan.
" Paling surprise dan menarik adalah konsep Agro Maritim yang diajukan oleh Anies Baswedan dalam visi misi dan penjelasannya di berbagai forum yang menguliti, menambahkan, menarasikan, dan perkaya bahasan sehingga kedepan pemerintah mendorong Agro Maritim Indonesia (AMIN) untuk Welfare State (Negara Sejahtera)," ungkap Rusdianto
Senada dengan Rusdianto,
Ketua Koalisi Forju Amin (Forum Pejuang Amin), Winston Herlanjaya menyatakan deklarasi simpul pejuang Perubahan Gema Pelaut Amin merupakan simpul gabungan dari para nelayan, petani garam, rumput laut, pengusaha galangan kapal, juragan kapal, ABK, captain, ibu rumah tangga nelayan, pedagang ikan, pembudidaya ikan, pembudidaya Lobster, dan banyak lagi yang tergabung dalam Gema Pelaut AMIN.
" Kesiapan Gema Pelaut AMIN sangat matang, baik sebelum deklarasi dan setelahnya, sudah melakukan gerakan massif dalam memberi dukungan kepada Anies - Gus Imin. Terpenting juga, kesiapan menjadi bagian dari gerakan 1juta saksi yang mengisi TPS - TPS seluruh Indonesia sehingga yakin berkontribusi aktif dalam Pemenangan Pasangan AMIN: Anies - Muhaimin, Forju Amin menargetkan target suara dari Gema pelaut Amin sebanyak 5.000.000 (Lima Juta) Suara," papar Winston.
Sementara, Prof. Kumba Digdowiseiso, Ph.D yang juga anggota Dewan Pakar Gema Pelaut AMIN dari Universitas Nasional (Unas) menyatakan visi pasangan AMIN dinilai dapat laksanakan dalam penegakan hukum dibidang kemaritiman sebagai bingkai Public Policy dan Economics Management Maritime sehingga bisa naik kontribusi PDB kemaritiman sekitar 7.6% dari PDB Nasional.
" Visi Amin dipercaya bisa menumbuhkan ekonomi sektor kemaritiman yang selama ini hanya sekitar 2.5%, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia capai 17,74 juta jiwa. Sebanyak 3,9 juta jiwa di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Karena itu, kedepan, harus bisa memberi kontribusi ekonomi Kemaritiman untuk APBD sekitar 1.5% dan APBN sekitar 5%," papar Prof. Kumba
Lebih lanjut disampaikannya, kedepan yang tergabung dalam Dewan Pakar Gema Pelaut AMIN menyarankan agar strategi Indonesia kedepan bisa sinkronisasi dokumen dan kebijakan penataan ruang bidang Kemaritiman di tingkat pusat dan daerah secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan melalui mekanisme public hearing dengan seluruh stakeholders di Bidang Kemaritiman sehingga dapat dipastikan keberlanjutan fiskal di tingkat pusat (10%) dan daerah (5%) guna tingkatkan kontribusi PDB sektor Kemaritiman (10%) dalam PDB nasional pada tahun 2029.
" Selain itu, juga menjamin perlindungan dan keberpihakan hukum bagi masyarakat pesisir dan stakeholders lain di bidang kemaritiman di Indonesia melalui restorasi hukum maritim," tutupnya.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang/Rilis
Administrator 
