Sejumlah spanduk berisi orasi dipasang di berbagai titik oleh Bandan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri), Kamis (03/08/23). Pemasangan spanduk propaganda tersebut merupakan salah satu bentuk protes dan kekecewaan BEM UNRI terhadap Pemprov Riau yang dinilai tidak tuntas dalam memberantas beragam masalah yang semakin mencekik kesejahteraan masyarakat.
SPANDUK tersebut terpasang di titik-titik strategis yang ada di sekitaran pusat Kota Pekanbaru. Yakni di depan Kantor Gubernur Provinsi Riau, di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, sekitaran Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jendral Soedirman, dan sekitaran flyover di Jalan Tuanku Tambusai.
Dalam siaran pers yang diterima riauterkini.com, Menteri Sosial Politik BEM Universitas Riau yakni Muhammad Ravi mengatakan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Riau, Riau masih saja dibayangi berbagai polemik dan persoalan dari banyak aspek yang tidak kunjung terselesaikan.
“Mendekati akhir masa jabatan yang akan segera habis, kita menilai Gubernur bersama Pemerintah Provinsi Riau saat ini masih sangat minim ketercapaian. Alih-alih fokus menyelesaikan segala bentuk polemik permasalahan yang masih menghantui Masyarakat Riau, yang ada hanyalah pemerintah provinsi hanya fokus pada kegiatan seremonial yang sifatnya hanya untuk mencitrakan diri agar terlihat baik. Kita masih bisa temukan di lapangan bermacam bentuk permasalahan yang ada, mulai dari temuan kasus pendidikan yang dengan mudah diperjual belikan melalui regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi, tenaga kesehatan yang tidak tersebar merata ke daerah, dan fasilitas kesehatan daerah yang masih jauh dari kata layak," paparnya.
Lanjutnya, infrastruktur Riau menurutnya saat ini masih sangat memprihatinkan. Sampai pada Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah membakar 956 hektar lahan pada tahun 2023 saja menjadi penilaian bahwa Gubernur Riau hari ini. "Kami menilai Gubernur Riau tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik selama hampir 5 tahun menikmati kemewahan masa jabatannya," imbuhnya.
Kemudian dari sisi pendidikan lanjutnya, Provinsi Riau lagi-lagi belum bisa memberikan angin segar yang merata untuk seluruh Masyarakat Riau. Permasalahan PPDB tiap tahunnya selalu menjadi persoalan musiman yang terus saja tidak mendapatkan titik akhir yang tuntas. Di tahun 2023 ini, sudah 31 laporan mengenai PPDB yang masuk pada Ombudman RI Perwakilan Riau. Kecurangan dalam menyiasati sistem zonasi terus terjadi untuk kepentingan sebagian pihak. Dari sudut aspek masalah yang lainnya yakni bobroknya infrastruktur yang ada di Riau. Belum lama ini pula, prestasi suram didapatkan Provinsi Riau yaitu menjadi predikat kedua sebagai provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia. Hal ini tentu menambah rentetan catatan hitam yang tidak bisa diselesaikan bahkan hingga hitungan bulan menuju berakhirnya kepemimpinan Gubernur Riau.
Disamping itu, persoalan lain juga muncul dari dunia kesehatan. Tenaga kerja Kesehatan yang tidak tersebar merata ke seluruh pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. Ditemukan ketimpangan dari beberapa Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan naungan pemerintah di daerah 3T yang kekurangan tenaga ahli. Namun di perkotaan yang ada di Riau, ditemukan Tenaga Kesehatan ahli yang berlebih di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan lainnya. Kemudian permasalahan yang menjadi tambahan musim yang selalu dihadapi dan dibincangkan tiap tahunnya ialah Karhutla. Pembakaran hutan dan pembukaan lahan secara liar terus saja terjadi. Peran pemerintah provinsi semakin dipertanyakan.
Khoirul Basar selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau menambahkan permasalahan lain yang masih tercium dan hangat di benak Masyarakat Riau yaitu mengenai kasus PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR akhir-akhir ini selalu mencuri perhatian publik lewat beragam permasalahan yang ditimbulkan. Mulai dari masalah pengolahan limbah, keamanan pekerja yang tidak sesuai standar hingga menimbulkan korban jiwa, dan yang sedang hangat-hangatnya dibincangkan yakni sewa gedung mewah jauh di Ibu Kota Jakarta dengan biaya sewa fantastis yakni lebih dari 300 Milyar per tahunnya. Pemerintah provinsi dinilai kurang cakap dan tanggap dalam menangani dan menyikapi kerugian dan berbagai polemik yang terus diciptakan PT. PHR yang sebentar lagi genap berusia 2 tahun ini.
“Momentum 2 tahun PHR telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi katanya, namun ironisnya PHR belum memberikan kontribusi dan perkembangan yang nyata untuk Masyarakat Riau. Alih-alih diingatkan oleh Gubernur Riau, tapi malah diberikan apresiasi dan pujian. Momentum ulang tahun Provinsi Riau harusnya PI 10 % menjadi kado istimewa untuk Masyarakat Riau juga dimomentum Kemerdekaan RI. Namun lagi-lagi Gubernur Riau sibuk berpesta. 4 tahun sudah masa kepemimpinan itu berlalu tapi stunting masih merajalela, dunia pendidikan masih menjadi permasalahan yang nyata di depan mata kita, infrastruktur Riau masih jauh dari kata optimalisasi pembangunan, tetapi malah sibuk mempersiapkan panggung kekuasaan selanjutnya. Sedih, tapi inilah negeri kita dengan segudang permalasahannya,†ungkapnya.
Jelang 66 tahun Provinsi Riau melebarkan pelayarannya di bawah junjungan Langit Melayu, kesejahteraan Masyarakat Riau menjadi PR yang terus saja tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah provinsi.
"Beragam permasalahan terus bermunculan dari setiap sudut yang ada di Bumi Lancang Kuning ini. Apakah Pemerintah Provinsi hanya mampu menebar janji-janji di awal kepemimpinan namun faktanya, jelang berakhir masa jabatan justru tumpukkan masalah ditinggalkan begitu saja?," ungkapnya.***
Administrator 
