Duka yang dirasakan masyarakat Melayu Rempang Galang Batam mengundang simpati banyak orang. Termasuk dari masyarakat Melayu Kota Dumai. Wujud kepedulian itu ditunjukkan dalam bentuk aksi demonstrasi, Senin (18/09/23) mulai pukul 09.00 WIB di depan Kampoeng Koeliner Kawasan Taman Bukit Gelanggang Dumai.
PULUHAN Kelompok masyarakat, LSM dan lainnya tampak mendatangi dan berkumpul di Jalan Sudirman depan Kampoeng Koeliner Taman Bukit Gelanggang. Kedatangan mereka itu dalam rangka aksi demonstrasi mendukung masyarakat Rempang Galang Batam Kepulauan Riau.
Kelompok masyarakat yang datang berkumpul tersebut sesuai yang beredar di media sosial berasal dari 56 wadah, diantaranya yakni Masyarakat Adat Kota Dumai, Komite Reformasi Masyarakat Dumai, Perhimpunan Pemuda Melayu Serumpun, Laskar Hulu Balang Melayu Riau, Komite Melayu Bersatu Dumai, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia Kota Dumai dan Laskar Rumpun Melayu Pesisir Kota Dumai.
Selanjutnya Aliansi Pemuda Melayu Penjaga Marwah, Serikat Pekerja Rumpun Melayu Industri Indonesia, Pemuda Muslim Kota Dumai, Masyarakat Adat Kedundong Darussalam Dumai dan GERAM 17 Suku Kota Dumai.
Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kota Dumai, Pemuda Muhammadiyah Kota Dumai, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Dumai, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Dumai, Ikatan Keluarga Minang serta DPD Partai Ummat Kota Dumai.
Pantauan di lapangan, menggunakan mobil tronton bak terbuka berpengeras suara, para perwakilan massa secara bergantian melakukan orasi. Intinya, keseluruhan orator menyampaikan kekecewaan terhadap kedzaliman yang dialami masyarakat Melayu di Rempang Galang Batam. Termasuk sikap represif yang dilakukan aparat terhadap masyarakat.
Ketua Komite Reformasi Masyarakat Dumai, Ahmad Maritulius dalam orasinya secara lantang menyampaikan penindasan terhadap masyarakat Melayu tidak boleh dibiarkan. Penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Melayu Rempang Galang merupakan derita bagi seluruh masyarakat Melayu.
“ Penindasan yang dilakukan oleh oligarkhi terhadap masyarakat Melayu tidak boleh dibiarkan. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa dzalim harus dilawan. Bangsa Melayu adalah bangsa yang santun. Kita meminta Presiden Jokowi untuk menepati janjinya saat kampanye Pilpres lalu,†tegas Ahmad Maritulius, salah seorang tokoh pemekaran Kota Dumai.
Kehadiran kami disini, dilanjutkan Ahmad Maritulius bukan hanya untuk sebatas orasi. Namun untuk menunjukkan jati diri Melayu yang sebenarnya. Melayu yang ramah terhadap siapa saja, tapi jangan pernah berbuat semena-mena.
“ Jika bangsa Melayu di belahan bumi manapun di dzalimi, kita akan lawan. Kita tidak pernah ingin menghalangi investasi. Tapi pemerintah pusat harus ingat, oligarkhi harus ingat, bahwa negeri Melayu negeri bertuan,†tegas Ahmad Maritulius.
Tidak hanya itu, Ahmad Maritulius juga mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia agar memberikan rasa nyaman bagi anak bangsa. Menciptakan kedamaian dan bukan kegaduhan.
“ Bapak Menteri Luhut kami ingatkan, bangsa Melayu bukan bangsa yang gampang di buldozer. Kami ingatkan Anda sebagai menteri agar memberikan rasa yang nyaman dan damai. Jangan sampai bangsa Melayu hilang tuahnya. Jika Melayu kehilangan tuah, Indonesia akan pecah. Hari ini, kita masih cinta Republik Indonesia ini,†pekik Ahmad Maritulius.
Selain Ahmad Maritulius, orator perwakilan dari masing-masing kelompok juga menyampaikan orasinya. Diantaranya Panglimo Gedang, Nita Ariani, Suryanto, Darwis M Saleh, dan tokoh lainnya.
Adapun pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Dumai Peduli Melayu Rempang dan Galang pada aksi demonstrasi tersebut terdiri dari 5 poin.
Pertama, menolak keras penggusuran yang berdampak terhadap penghapusan nilai-nilai luhur peradaban 16 kampung tua Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kedua, mendesak Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji politiknya saat kampanye Pilpres tahun 2019 agar segera menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat Melayu di 16 kampung tua Melayu Rempang dan Galang.
Ketiga, menolak investasi yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat Melayu di 16 kampung tua Rempang dan Galang. Keempat, mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri untuk memerintahakan dengan tegas kepada prajurit TNI dan Polri dalam menjalankan tugas agar mengedepankan nilai humanisme.
Kelima, meminta kepada Kapolri untuk segera membebaskan masyarakat yang ditangkap saat aksi demonstrasi pada tanggal 7,8 dan 11 September 2023 tanpa syarat apapun. Pernyataan sikap itu ditandatangi oleh seluruh seluruh perwakilan elemen yang ikut dalam aksi demonstrasi.(***)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
