Sebagian orang mengatakan wartawan tidak ada pensiunnya. Menulis terus sampai mati. Pernyataan tersebut bisa benar atau bisa juga salah.
DIBILANG salah karena media profesional semacam KOMPAS, dan TEMPO punya peraturan memensiunkan wartawannya pada usia yang telah ditentukan. Tapi, ada juga wartawan yang tetap menjalankan profesi jurnalistik, atau setidaknya masih sering membuat tulisan walaupun sudah bangkotan.
Para "kuli tinta" yang masih tetap setia dengan profesinya ini, bisa menulis di media milik orang lain. Namun, ada juga yang membuat media sendiri. Baik itu media cetak yang sarat biaya, maupun media online yang lebih hemat dan simpel.
Bak gurauan kawan-kawan wartawan yang menyindir diri sendiri: daripada nyangkol mendinganlah jadi wartawan. Para sesepuh wartawan, terutama yang sudah pensiun dari tempat kerjanya, memang tampak merasa gamang begitu kembali ke tengah masyarakat. Mau mengandalkan uang pensiun rasanya kurang mencukupi.
Seorang kawan saya yang telah pensiun dari sebuah media terkemuka di ibukota pernah mengatakan uang pensiun hanya cukup menyekolahkan dua anaknya. Sedangkan anak ketiga terpaksa dibiayai dari penghasilan isteri yang membuka toko setelah si suami pensiun.
Sayangnya, tak semua pensiunan wartawan berbakat dagang. Bahkan, tak sedikit yang mencoba memanfaatkan uang pensiun di kebun sawit dan semacamnya yang gagal total. Uang habis, sawit binasa.
Mau tak mau, banyak pensiunan wartawan yang terpaksa kembali ke habitatnya. Namun, di tengah persaingan media yang kian ketat, para wartawan bangkotan ini harus menghadapi tantangan lain pula.
Yakni munculnya peraturan yang mensyaratkan para pemimpin redaksi harus lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Tanpa sertifikat ini media tersebut tidak akan mendapatkan iklan dan kerjasama lainnya dari instansi pemerintah.
Repot, memang. Padahal, bagi media-media kecil, terutama yang online, hanya itulah yang bisa diharapkan untuk menghidupi medianya. Untuk mengharapkan iklan produk, nampaknya masih jauh panggang dari api.
Dewan Pers sebagai penyelenggara UKW, membuat jenjang-jenjang pula: muda, madia, dan utama. Untuk menjadi pemimpin redaksi harus sudah lulus peringkat utama.
Nah, para wartawan tua, terutama yang dulu bekerja di media profesional, banyak yang saat itu merasa tidak perlu UKW. Sebab materi yang diujikan mirip dengan yang sehari-hari mereka kerjakan. Mulai dan rencana peliputan, penulisan berita, menjalin hubungan dengan sumber berita, sampai menulis tajuk atau editorial.
Tapi ternyata sekarang semuanya perlu. Sementara untuk mengikuti ujian butuh waktu dan biaya yang sedikit. Memang, di beberapa tempat ada penyelenggara UKW yang menggratiskan ujian. PWI Riau, misalnya, berkat kerjasama dengan perusahaan atau instansi, sudah beberapa kali mengadakan ujian cuma-cuma.
Bahkan, PWI Pusat jelang akhir tahun lalu mengumumkan akan menyelenggarakan ujian percepatan UKW khusus untuk wartawan senior. Terobosan ini tentu saja akan sangat membantu para wartawan yang sudah sepuh. Kita tunggu saja agar program ini segera terlaksana.***
Administrator 
