Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih baru saja terlaksana, harapan besar kepada nahkoda baru untuk pemerintahan Dumai ditumpukan kepada H Paisal SKM.Mars dan Amris S.Sy sebagai pemenang pilkada 9 Desember 2020 lalu.
Sebagai organisasi sayap tertua dari Partai PPP salah satu partai pengusung pasangan walikota terpilih Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) turut memberikan ucapan tahniah.
Tidak ingin rakyat kecewa, GPK ingin pemimpin terpilih tetap amanah dan menuntaskan segala tugas serta janji visi dan misi. Dalam menjalankan roda pemerintahan pemerintah diharapkan mampu bersinergi dan berpihak hanya kepada rakyat, dimana segala bentuk keputusan hanyalah untuk mensejahterakan dan mengayomi masyarakat.
“Kita tidak ingin rakyat kecewa, sebagai pemenang pilkada pasangan Paisal-Amris sudah diberi amanah tidak hanya dari masyarakat namun yang terpenting amanah dari Allah yang maha kuasa.” ujar ketua GPK Kota Dumai, Syaiful Amri, belum lama ini.
Pelaksanaan pilkada telah usai dengan aman dan tertib, dan kini walikota dan wakil walikota terpilih juga telah dilantik. Dalam hal ini, GPK berkomitmen menjadi pioneer untuk kelestarian budaya serta keberlangsungan pemerintah yang harmonis dan pro kepada masyarakat.
Komitmen yang sama diharapkan juga dari para petinggi mitra kerja pemerintah baik legislatif, dan instansi vertikal. Untuk mengembalikan hakikat dari komunikasi antar pimpinan daerah.
“Nama Forkopimda itu tidak sebatas menghadiri undangan, tetapi lebih luas bersinergi dalam bekerja dan bersama menyelesaikan segala persoalan yang ada ditengah masyarakat.” harap pria yang bergelar Datuk Bandaro ini.
GPK Kota Dumai percaya, H Paisal-Amris mampu menjadi pemimpin yang didambakan oleh masyarakat selama ini. Perpaduan antara birokrasi dan militer dari baground keduanya dinilai sepadan, dengan kimistri tersebut diharapkan keduanya mampu menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir.
Terpisah, Walikota Dumai H Paisal dan Wakil Walikota Amris mengapresiasi peran serta GPK dalam menuntun pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Eksistensi GPK ditengah masyarakat diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pergerakan pemuda.
“Peran pemuda tidak bisa dipandang sebelah mata, dalam politik dan pemerintahan, pemuda merupakan garda terdepan untuk pergerakan. Eksistensi pemuda sangat dibutuhkan karena kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari peran aktif pemuda di dalamnya.” ujar Walikota Paisal.
Kembalinya GPK Kota Dumai
Setelah sempat fakum hampir satu dekade, GPK Kota Dumai dibawah kepemimpinan Datuk Bandaro kembali “hijau”. Pasca menerima mandat dan amanah pada harlah PPP belum lama ini, Pria yang juga disapa Datuk Domo ini sudah menciptakan berbagai terobosan.
GPK Dumai kini tampak hidup kembali dan mulai eksis dengan berbagai program sosial kemasyarakatan.
“Ini amanah yang harus saya emban sebagai ketua GPK, bagaimana organisasi pemuda sayap tertua dari PPP ini akan kembali menghijau kembali. Kita akan terus ada ditengah masyarakat.” Tegasnya.
Datuk menegaskan pernyataan peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa biasanya lebih mengarah pada masa-masa sekarang, tetapi bukan berarti peran pemuda kemerdekaan RI dimana lalu bukan merupakan sebuah penerus bangsa. Bahkan jika di pikir ulang tanpa peran pemuda di masa perjuangan dulu, maka bangsa Indonesia mungkin tidak dapat berdiri kokoh seperti sekarang ini.
“Oleh sebab itu, mengingat kembali apa saja peranan pemuda dimasa sejarah tersebut juga penting sebelum mengetahui atau memahami peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa saat ini.” Jelasnya.
Dia menambahkan generasi muda juga menjadi komponen yang penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan erat dengan dasar dari generasi muda yang sebenarnya memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula.
“Oleh sebab itulah pemuda dianggap sebagai suatu penerus di daerah, terutama bagi bangsa Indonesia sendiri. Dengan adanya peran pemuda yang signifikan, seperti peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, dapat menjadi suatu langkah atau pintu awal untuk menjadi lebih maju dan berkembang lagi dimasa yang akan datang.” Tutupnya.
Sejarah GPK
Gerakan Pemuda Ka'bah, atau disingkat GPK, adalah organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gerakan tersebut adalah salah satu dari tiga sayap pemuda dari partai tersebut.
Yang lainnya adalah Angkatan Muda Ka'bah dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Gerakan tersebut giat dipakai oleh pejabat PPP sebagai penjaga keamanan tak resmi untuk mereka dan keluarga mereka.
Husein Naro adalah putra Haji Jaelani Naro, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal dekade 1980-an. Kala itu PPP adalah satu-satunya partai Islam yang boleh hidup di zaman politik aliran Orde Baru. Jaelani Naro, yang lebih dari 20 tahun menjabat sebagai jaksa, punya reputasi sebagai orangnya Ali Moertopo.
“Ia (Ali Moertopo) menempatkan Naro untuk memperkeruh suasana Parmusi sehingga dalam partai tersebut kemudian muncul pimpinan ganda,” kata Sembodo dalam Pater Beek, Freemason, dan CIA (2009: 136).
Parmusi adalah akronim Partai Muslimin Indonesia, berdiri pada 1968 dan menempati posisi keempat dalam Pemilu perdana Orde Baru yang semu pada 1971, sebelum Soeharto menggabungkan organisasi parpol Islami ke dalam fusi PPP pada 1973.
Dalam politik intelijen yang berkembang saat itu, Moertopo ingin mendekatkan partai Islam dengan pemerintah Orde Baru daripada Soeharto. Karena Naro memimpin PPP, “Naro dinyatakan sebagai pengkhianat Islam” oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tulis Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (2006: 302).
Pada 29 Maret 1982, organisasi sayap pemuda PPP, yakni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), berdiri. Jaelani menempatkan anaknya, Husein Naro, sebagai komandan GPK.
Dalam Karir Politik Anak Desa (2004: 166), autobiografi Tosari Widjaja, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang bernaung pada Nahdlatul Ulama (NU), orang dekat Naro meminta Tosari untuk membuat pernyataan mendukung GPK.
"Saya tolak ajakan itu karena tidak logis dan tidak etis,” klaim Tosari. Pernyataan semacam itu tak cuma sangat berlebihan tapi juga berbau penjilatan, tulisnya.
Penolakan itu membuat Naro senior kecewa. Meski begitu, GPK jalan terus. GPK tumbuh menjadi anak organisasi atau underbouw PPP. (Jaelani Naro menjabat ketua umum PPP dari 1978 hingga 1989.)
Beberapa tahun setelah GPK berdiri, pada 4 Oktober 1984, terjadi ledakan kantor Bank Central Asia (BCA) di Glodok. Dari penyelidikan aparat, pelakunya adalah Muhammad Jayadi, Chairul Yunus, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin.
Menurut Indiwan Seto Wahjuwibowo dalam Terorisme dalam Pemberitaan Media (2018: 15), para pelaku itu anggota GPK. Aksi itu adalah protes terhadap peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. BCA dikenal bank milik kolega daripada Presiden Soeharto, Liem Sioe Liong alias Sudono Salim.
GPK di zaman Orde Baru, sayangnya, tak cuma dikenal sebagai nama ormas pemuda PPP. Sematan GPK dipakai oleh aparat-aparat keamanan negara Orde Baru sebagai singkatan untuk "Gerakan Pengacau Keamanan".
Istilah GPK untuk pengacau itu lazim ditujukan oleh pemerintahan Orde Baru kepada Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) di Timor-Timur, Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tentu saja sebutan pengacau itu versi penguasa demi menutupi kekerasan negara di Timor-Timur (nama saat itu sebelum berganti Timor Leste pada 1999), di Papua maupun di Aceh.***
Administrator 
