Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite, Solar dan Pertamax. Terhitung hari ini, Sabtu (03/08/22) pukul 14.30 WIB, harga Pertalite naik menjadi Rp10.000/liter, Solar Rp6.800/liter dan Pertamax menjadi Rp14.500/liter.
PRESIDEN Republik Indonesia, H Joko Widodo melalui akun youtube Sekretariat Presiden menyampaikan kebijakan menaikkan harga BBM sudah mempertimbangkan banyak hal, baik harga minyak dunia yang masih tinggi, nilai tukar rupiah dan penambahan volume konsumsi BBM.
" Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,24 triliun," ungkap Presiden JokoWidodo(Jokowi) secara langsung melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (03/09/22)
Lebih lanjut disampaikan Presiden RI, subsidi bisa terus meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Pada sisi lain, subsidi BBMdinikmati oleh sebagian besar orang kaya.
" Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yaitu pemilik mobil pribadi," ujarnya.
Kabar bakal naiknya harga BBM itu sebenarnya sudah berhembus lama. Malah sebelumnya kenaikan diprediksi bakal terjadi mulai tanggal 1 September 2022 kemarin. Hal ini menyikapi sinyal yang ditunjukkan sejumlah elit di lingkaran istana.
Salah satunya sinyal yang disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang menyampaikan pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi pada 31 Agustus 2022. Menurutnya, pemerintah masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi saat ini.
“ Ya tunggu saja besok (pengumuman kenaikan harga BBM subsidi)," ungkap Arifin, dikutip dari Antara, Selasa (30/08/22).
Selain kode dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, isyarat lain bahwa harga pertalite dan solar segera naik adalah rencana pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada dua bansos tambahan yang disiapkan oleh pemerintah. Yaitu, pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM sebesar Rp600 ribu.
Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja.
“ Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan," imbuh Ani.
Total bansos Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM akan didistribusikan mulai pekan ini, dan diharapkan mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dalam menghadapi hari-hari di tengah kenaikan harga-harga.
Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite mendapat penolakan dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Agung Nugroho. Wakil Ketua DPRD Riau ini menegaskan kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok.
Bila kondisi ini terjadi, menurut Agung Nugroho yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena kenaikan harga BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
" Saya menolak keras rencana kenaikan ini. Kenaikan BBM mengakibatkan inflasi semakin tidak terkendali. Kita minta agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM subsidi. Tolong pertimbangkan keresahan masyarakat kecil," kata Agung dilansir dari Antara, Selasa (23/08/22) di Pekanbaru.
Hal yang sama juga ditegaskan Ketua DPD Partai Ummat Kota Dumai, Syafrizal Djambak yang menyebutkan dengan kenaikan harga BBM pemerintah sama saja sedang bermain diatas penderitaan rakyat.
“ Saat ini masyarakat dalam kondisi kesulitan ekonomi. Dengan kenaikan harga BBM tersebut, penderitaan masyarakat akan bertambah. Pemerintah harus arif dan bijaksana,†ujar Syafrizal mengingatkan.
Secara nasional rencana kenaikan harga pertalite dan solar itu juga mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPR RI dengan berbagai pertimbangan. Tiga politisi senior dari tiga fraksi pendukung Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masing-masingnya Rieke Diah Pitaloka dari PDIP, Misbakhun dari Golkar dan Fathan Subchi dari PKB kompak menolak wacana menaikkan tarif BBM subsidi jenisperalite dan Solar. Sikap menolak wacana kenaikan harga BBM subsidi juga disampaikan politisi senior PKSAnis Byarwati.**
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
