Pemerintah Kota Dumai menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) dalam menyikapi isu-isu lingkungan, terutama terkait dugaan pencemaran dan kerusakan ekologi di Kawasan Pelindo Dumai. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto saat menerima rombongan ARUK, Rabu (10/12/25) mulai pagi hingga menjelang siang tadi di Gedung Wan Dahlan Ibrahim Komplek Pendopo Sri Bunga Tanjung Kota Dumai.
WAKIL WALIKOTA Dumai, Sugiyarto menyambut baik dan menyampaikan ucapan terimakasih atas kepedulian ARUK terhadap persoalan lingkungan di Kota Dumai. Apalagi yang tengah diperjuangkan ARUK sejalan dengan program pemerintah dalam penanggulangan banjir maupun pencemaran lingkungan.
" Kami menyampaikan ucapan terimakasih. Program yang sedang dijalankan pemerintah saat ini nyambung dengan pergerakan ARUK. Penanggulan banjir atau pasang rob masuk skala prioritas. Kita akan segera panggil Pelindo, dan kami akan sampaikan hasil pertemuan kita hari ini," ujar Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto dihadapan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan, Rabu (10/12/25).
Saat pertemuan Wakil Walikota Sugiyarto didampingi Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Muhammad Mufarizal, Kepala Dinas PUPR Riau Satrya Alamsyah, Sekretaris Dinas Kesehatan Eka Viora Effendi, Sekcam Dumai Kota Indra, Kepala Puskesmas Dumai Kota dr Nia Arandita, serta para lurah dan staf pemerintah lainnya.
Sugiyarto pada kesempatan itu juga menegaskan pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan bersama ARUK kepada Walikota Dumai, dan akan melibatkan seluruh OPD terkait lain untuk menindaklanjutinya.
" Ini juga akan segera kita laporkan kepada Pak Wali. Keberadaan kawasan perusahaan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan. Kehadiran perusahaan sangat kita butuhkan, tapi tentunya perlu keseimbangan agar tidak ada yang dirugikan. Kita siap mendukung penuh perjuangan ARUK," tegas Sugiyarto.
Ditambahkan Sugiyarto, data maupun fakta lapangan berdasarkan temuan ARUK saat Turlap bersama DPRD Dumai sangat bermanfaat guna menyiapkan langkah strategis ke depan. Pengalihfungsian anak sungai dan penyempitan saluran air di Kawasan Pelindo Dumai harus menjadi perhatian serius dan dicarikan solusi terbaik.
" Kapan perlu kita tekankan, perusahaan yang menyelesaikan persoalan itu, atau pemerintah yang menurunkan alat untuk menjebol saluran air bermasalah di Pelindo. Kita akan koordinasi dengan Pak Wali, jika diperintahkan langsung kita eksekusi," tegas Sugiyarto.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR Dumai, Riau Satrya Alamsyah atau akrab disapa dengan panggilan Rio menyampaikan momen perjuangan ARUK sejalan dengan upaya pengendalian banjir yang sedang dilaksanakan.
" Selama ini kita kesulitan untuk masuk ke kawasan Pelindo. Saya pikir perjuangan ARUK ini momen yang sangat pas. Terutama menyangkut box culvert, drainase yang kecil dan saluran air yang berada di bawah bangunan pabrik, gudang atau tanki timbun. Kita akan segera duduk bersama Pelindo, dan nanti hasilnya akan kita informasikan kepada ARUK," ujar Rio, Kadis PUPR Dumai.
Sementara Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang, Muhammad Mufarizal atau akrab disapa dengan panggilan Farid menyampaikan dalam revisi RTRW 2025-2045 yang sedang dibahas juga memasukkan usulan pengembalian fungsi sungai.
" Tidak hanya yang berada di Kawasan Pelindo, namun juga termasuk keseluruhan sungai yang sebelumnya ada di Dumai. Kita minta dukungan juga dalam penyusunan yang sedang kita lakukan untuk kepentingan revisi RTRW," ungkap Farid, Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.
Lebih lanjut disampaikan Farid, pihaknya sedang menghimpun data, termasuk menemui orang-orang tua yang mengetahui sejarah keberadaan sungai di Dumai.
" Kita akan laporkan kepada Pak Wali, dan sekaligus menyurati Pelindo terkait hilangnya Pulau Ancak. Kapan perlu kita surati KKP jika terbukti ada persoalan di lapangan. Untuk revisi RTRW, kami juga akan menyurati LHK," papar Farid.
Sebelumnya Koordinator ARUK, Riski Kurniawan, ST, MIP saat membuka pembicaraan menyampaikan pertemuan ARUK bersama Pemko Dumai dilakukan ditengah duka dan bencana yang dialami 3 provinsi di Sumatera.
Bencana yang terjadi diakibatkan ulah dan keserakahan manusia. Seenaknya merusak alam dan meluluhlantakkan lingkungan. Bencana juga tidak tertutup kemungkinan terjadi di Dumai jika pemerintah abai terhadap kasus-kasus lingkungan.
" Kami berharap pertemuan hari ini bisa melahirkan sebuah legacy yang akan dikenang di belakang hari. Policy masa lalu, yang kurang arif dalam persoalan lingkungan, hendaknya tidak terulang kembali. Sejumlah kawasan industri, harus benar-benar dikaji dampak lingkungannya. Termasuk Pelindo yang menutup 5 anak sungai, dan dampaknya baru dirasakan hari ini," ujar Riski Kurniawan.
Adapun rombongan dari ARUK terdiri dari Pejuang Pemekaran Kota Dumai Ahmad Maritulius, Aktivis Lingkungan Darwis Mohd Saleh, Wakil Ketua Forum RT se-Kota Dumai Indra Denew, Masyarakat Pers Peduli Lingkungan Syafrizal, Armen Johar dan Muhammad Syahrul Aidi, Direktur LP2LH Fatahuddin, Masyarakat Adat Muhammad Khadafi, Masyarakat Peduli Lingkungan Edo Yulhendri, Ketua Lemtari Datuk Maulana dan lainnya.
Dipaparkan Riski Kurniawan, dalam perjuangan yang dilakukan, ARUK telah menggelar aksi demonstrasi di Gate Pelindo pada tanggal 22 Oktober 2025. Sebelumnya ARUK telah memasukkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Mapolres Dumai pada tanggal 18 Oktober 2025.
Kemudian ARUK menggelar aksi demonstrasi jilid II di KSOP dan Kantor Pelindo Dumai pada tanggal 29 Oktober 2025. Selanjutnya digelar Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan lintas komisi bersama ARUK yang dihadiri Kepala KSOP Dumai, GM Pelindo Dumai dan dinas serta instansi terkait lainnya pada tanggal 3 November 2025.
Terakhir Lintas Komisi DPRD Dumai yang dipimpin langsung Ketua Agus Miswandi mengagendakan turun lapangan bersama ARUK dan instansi terkait lainnya pada tanggal 24 November 2025.
Berdasarkan data dan fakta temuan lapangan akhirnya terungkap sejumlah persoalan di Kawasan Pelindo Dumai. Diantaranya adalah penutupan anak sungai yang diganti Pelindo dengan drainase atau parit-parit kecil yang kondisinya berbelok-belok dan dipenuhi sampah serta lumpur.
" Kemudian adanya bangunan dan tanki timbun yang berada di atas saluran air. Keberadaan box culvert yang rendah dan terjadinya pendangkalan aliran air. Masih banyak lainnya, termasuk hilangnya Pulau Ancak. Saat pertemuan tadi kita sudah serahkan seluruh data-datanya ke Pemko Dumai," papar Riski Kurniawan.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
