Hearing terkait kasus kecelakaan kerja di Kilang Pertamina yang semula dijadwalkan DPRD Kota Dumai digelar, Senin (01/09/25) pukul 10.00 WIB pagi ini batal dilaksanakan. Pembatalan itu disampaikan melalui surat nomor:005/789/DPRD tertanggal 29 Agustus 2025 yang ditandatangani Bahari selaku pimpinan DPRD Dumai. FAP Tekal Dumai mencium adanya "aroma busuk" dibalik penundaan agenda hearing hingga waktu yang tidak bisa ditentukan tersebut.
DEWANPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai melalui surat yang diterima Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAP Tekal) menyampaikan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan karena masih adanya anggota DPRD yang melaksanakan Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025.
Padahal agenda hearing itu sebelumnya sudah dipastikan melalui surat nomor: 005/779/DPRD tertanggal 27 Agustus 2025 yang juga ditandatangani Bahari selaku pimpinan DPRD Kota Dumai.
Hearing terkait kecelakaan kerja di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU Dumai itu rencananya dilaksanakan di Ruang Rapat Cempaka Lt I Gedung DPRD Dumai, Senin (01/09/25) mulai pukul 10.00 WIB.
Terkait agenda hearing tersebut, sebelumnya juga dibenarkan Ketua Komisi I DPRD Dumai, Edison, SH yang meminta media untuk bisa hadir bersama-sama.
" Hadir saja nanti teman-teman dari media, kita gelar hearing terbuka biar sama-sama diketahui secara terang-benderang persoalannya," ujar Edison, SH dari Fraksi Golkar ini.
Kepada media, Edison juga berharap kasus kecelakaan kerja di Kilang Pertamina Dumai yang merenggut nyawa manusia agar diusut tuntas secara transparan.
" Pertamina itu bukan perusahaan kecil. SOP mereka pasti ketat, dan kecil kemungkinan untuk terjadinya laka kerja," ujar Edison.
Menyikapi penundaan hearing tanpa batas waktu itu, Ketua FAP Tekal Dumai, Ismunandar meminta DPRD Dumai agar tidak menjadikan agenda hearing kasus kecelakaan kerja di Pertamina sebagai "bahan mainan". Persoalan ini menyangkut nyawa manusia dan kepastian perlindungan serta keselamatan bagi para pekerja.
" Kami ingatkan, DPRD jangan main-main. Dengan penundaan hearing hingga waktu yang tidak bisa ditentukan, kita patut menduga DPRD sudah "masuk angin". Ada apa dibalik sikap kawan-kawan di dewan. Kita tunggu dalam minggu ini, jika tidak ada kepastian, kami akan turun ke jalan," tegas Ismunandar, Senin (01/09/25).
Disampaikan Ismunandar, FAP Tekal sudah menyusun agenda pergerakan jika kasus kecelakaan kerja yang merenggut nyawa manusia di Kilang Pertamina tidak diusut tuntas. Apalagi sejumlah pihak terkait, termasuk Disnakertrans Riau terkesan "lemah syahwat" dalam menindaklanjuti kasus tersebut.
" Kami juga sangat kecewa dengan kinerja Disnakertrans Riau yang sepertinya kehilangan harga diri dan terindikasi sudah menjadi "boneka" PT KPI RU II Dumai. Minggu depan, kami akan gelar aksi demonstrasi di dua titik," tegas Ismunandar.
Sebelumnya disampaikan Ismunandar, FAP Tekal tidak ingin kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Kilang Pertamina Dumai hanya dipandang sebatas musibah belaka. Adanya dugaan kelalaian sebagai penyebab hilangnya nyawa pekerja, wajib menjadi perhatian serius yang mesti dicermati.
" Yang kita tekankan adalah pencegahan. Kalau sistem K3 dijalankan secara benar, kecelakaan bisa diantisipasi. Justru di situlah letak dugaan kelalaian yang harus ditelusuri,” ucapnya lantang.
Saat itu Ismunandar juga menegaskan, publik menunggu apakah DPRD Dumai benar-benar berani mengambil sikap tegas, dengan tidak hanya menjadikan RDP sebagai forum seremonial.
Selain itu juga dibutuhkan keberanian DPRD menekan Disnakertrans Riau agar mereka membuka fakta di balik kecelakaan maut dan tidak membiarkan kasus kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa manusia hilang dan tenggelam begitu saja.
“ Jangan sampai nyawa pekerja dipertaruhkan dan hilang sia-sia akibat kelalaian manajemen atau lemahnya pengawasan di Kilang Pertamina Dumai. Ini bukan sekadar musibah, tapi soal hak perlindungan dan kepastian keselamatan pekerja," tegas Ismunandar.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
