Palu Hakim Ditokok, AHY Makin Kokoh, Moeldoko Kembali "Keok"

Administrator Administrator
Palu Hakim Ditokok, AHY Makin Kokoh, Moeldoko Kembali "Keok"

Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kembali menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Hal itu sekaligus sebagai kado manis yang diterima menjelang akhir tahun 2021

KOORDINATOR Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebutkan penolakan terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat itu tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), Kamis (23/12/21).

Sementara Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob menjelaskan putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021, persoalan tersebut menjadi perhatian publik. Pasalnya tindakan itu dianggap merupakan bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“ Karena itu, Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” ujarnya.

Mehbob juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil secara hukum. Menurutnya, Putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan tersebut tertera Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak karena Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya SK Menkumham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 telah menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

“ Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegas Mehbob.

Sejak perkara ini diregister pada 30 Juni 2021, telah digelar 16 kali sidang di mana Majelis Hakim telah mempelajari, menganalisa bukti Dokumen, serta telah mendengarkan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari para pihak, yaitu; Menkumham sebagai Tergugat, DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat II Intervensi, dan Pendukung Moeldoko sebagai Penggugat.***



Penulis
: Faisal Sikumbang
Tag:
AHYMoeldokoPartai Demokrat
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers kupasberita.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online www.kupasberita.com Hubungi kami: redaksi@kupasberita.com
Berita Terkait
Pilkada Dumai 2024, Arah Dukungan 4 Partai Besar Masih Mengambang

Pilkada Dumai 2024, Arah Dukungan 4 Partai Besar Masih Mengambang

NasDem dan Demokrat Makin Mesra, Sucahyo Puji Kepemimpinan H Paisal SKM MARS

NasDem dan Demokrat Makin Mesra, Sucahyo Puji Kepemimpinan H Paisal SKM MARS

Partai Demokrat Siap Bersinergi Bersama PBNU

Partai Demokrat Siap Bersinergi Bersama PBNU

Kolonel A Napitupulu, Danpomdam 1/BB Melepas Rindu ke Mundam

Kolonel A Napitupulu, Danpomdam 1/BB Melepas Rindu ke Mundam

Agung Nugroho Bakal Nakhodai “Mercy”

Agung Nugroho Bakal Nakhodai “Mercy”

Komentar
Berita Terkini
google-site-verification: google0644c8c3f5983d55.html