Kisruh yang terjadi di internal PDI Perjuangan Kota Dumai mendapat perhatian serius dari para "Banteng Senior" yang sudah malang-melintang menjaga dan membesarkan partai. Kali ini Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, H Syafaruddin Poti, SH, MM juga angkat suara untuk mendinginkan situasi. Pihaknya menyarankan posisi masing-masing PAC agar dikembalikan seperti semula.
H SYAFARUDDIN POTI yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu menghimbau para pihak agar arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Kedewasaan dalam berpolitik sangat dibutuhkan, termasuk patuh terhadap mekanisme yang sudah diatur oleh partai.
" Penggantian ketua-ketua PAC secara sepihak tentu tidak dibenarkan. Ada tahapan dan mekanisme yang mesti dilalui. Selaku kader dan pengurus partai, pasti mengetahui aturan dan mekanismenya. Kalau sekarang ada penggantian tanpa prosedur, tentu menimbulkan gejolak di internal," ujar Poti kepada Kupas Media Grup melalui sambungan telpon, Jumat (29/08/25) tadi malam.
Menurut Poti, selaku Wakil Ketua DPD PDIP Riau dirinya tidak pernah diundang dan mengikuti rapat pembahasan penggantian sejumlah Ketua PAC di Dumai. Saat ditanyakan kepada Dewan Pertimbangan Partai ternyata juga tidak mengetahui hal tersebut.
" Saya tanya ke Buk Ida (Dewan Pertimbangan) beliau juga tidak tahu. Saya sendiri juga tidak pernah diundang atau mengikuti rapat tentang hal (penggantian ketua PAC) itu," ungkap Poti.
Pada kesempatan itu, Poti menyarankan agar posisi Ketua PAC PDI Perjuangan di Kota Dumai dikembalikan seperti semula. Proses penjaringan calon Ketua DPC dan DPD PDI Perjuangan jangan sampai diwarnai pelanggaran terhadap aturan dan mekanisme partai.
" Inikan baru tahapan penjaringan. Tidak perlu juga rasanya melakukan hal-hal yang luar biasa hingga menabrak aturan yang ada. Kembalikan struktur kepengurusan PAC itu seperti semula, jangan ada yang mengutak-atik untuk kepentingan politik pribadi," ujar Poti mengingatkan.
Poti berharap proses penjaringan di masing-masing tingkat PAC untuk menentukan Ketua DPC dan Ketua DPD mendatang bisa berjalan dengan baik.
" Saya yakin, tidak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan sepanjang semuanya tunduk dengan mekanisme dan aturan partai," tutup H Syafaruddin Poti.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah "Kader Banteng" menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai.
Aksi ini menyusul turunnya surat pemecatan sepihak terhadap 3 Ketua dan 1 Sekretaris PAC (Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kota Dumai. Sebagai bentuk perlawanan, kader banteng menggembok dan menyegel ruang sekretariat Kantor DPC PDIP Dumai, Kamis (28/08/25) sekitar pukul 20.30 WIB tadi malam.
Masing-masing kader yang dipecat dari jabatannya itu yakni Ketua PAC Dumai Kota Bayu Agusra, Ketua PAC Dumai Selatan Jamhuri, Ketua PAC Bukit Kapur Tohari dan Sekretaris PAC Dumai Barat Sukarni.
Ketua PAC Dumai Kota, Bayu Agusra kepada Kupas Media Grup mengaku sangat kecewa dengan penerbitan surat nomor: 17.03-C.05-A/TAP-PAC/DPD/VIII/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang ditandatangani Ketua DPD PDIP Riau, H Zukri, SM dan Sekretaris, Kaderismanto terkait pencopotannya dari jabatan Ketua PAC Dumai Kota secara sepihak.
" Dalam surat itu, hanya posisi saya selaku Ketua PAC Dumai Kota yang diganti, sedangkan pengurus PAC Dumai Kota lainnya masih yang lama. Keputusan sepihak dan tanpa alasan yang jelas ini sangat kita sesalkan. Malam ini ruang sekretariat DPC kita gembok, dan persoalan ini segera kita laporkan ke DPP PDIP," ujar Bayu Agusra berang.
Hal senada diungkapkan Ketua PAC Dumai Selatan, Jamhuri yang melihat kejanggalan dibalik pemecatan secara sepihak tersebut. Pihaknya mencium adanya agenda kepentingan politik dari seseorang yang punya ambisi untuk menjadi Ketua DPC PDIP Kota Dumai.
" Saya tidak usah sebutkan namanya. Dia sangat berambisi jadi Plt Ketua DPC PDIP Dumai. Beberapa waktu lalu menggelar pemilihan tanpa mengikuti mekanisne partai. Kami membuat mosi tidak percaya, dan dia sempat minta maaf. Apa yang terjadi saat ini kami duga juga tidak terlepas dari permainan yang dilakukannya," ungkap Jamhuri.
Sejumlah kader banteng yang hadir malam tadi secara tegas akan membawa persoalan itu ke tingkat DPP PDIP. Selain itu mereka juga memastikan untuk tidak terlaksananya kegiatan kepartaian yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
" Kami ingatkan, sebelum ada kepastian jangan pernah dilaksanakan kegiatan Musyawarah PAC untuk penjaringan Ketua DPC PDIP Dumai dan Ketua DPD PDIP Riau," tegas Bayu Agusra.
Ganjar Minta Buat Laporan Resmi ke DPP
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, Ganjar Pranowo memberikan perhatian serius terkait pemecatan sejumlah Ketua PAC PDIP di Dumai tersebut. Mantan Calon Presiden yang diusung oleh PDIP itu meminta agar persoalan tersebut dilaporkan secara resmi ke DPP PDIP.
" Laporkan secara resmi ke DPP," ujar Ganjar melalui pesan WA kepada Ketua PAC PDIP Dumai Kota, Bayu Agusra.
Sebelumnya Ganjar juga mempertanyakan apakah sebelum (keputusan pemecatan) diambil telah dilakukan proses persidangan oleh Badan Kehormatan atau ada bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menjawab pertanyaan itu, Bayu Agusra secara tegas menyampaikan keseluruhannya itu tidak pernah dilakukan.
"Banteng Tua" Turun Gunung
Kisruh di internal PDI Perjuangan Kota Dumai makin hangat. Sejumlah "Banteng Tua" mulai turun gelanggang. Mereka sangat menyesalkan adanya upaya pembangkangan terhadap mekanisme dan aturan partai. Setelah A Tito Gito angkat suara, kali ini sikap tegas juga disuarakan Khairul Saleh dengan lantang.
Dewan Pertimbangan Partai Tingkat Cabang PDI Perjuangan Kota Dumai, Khairul Saleh mengaku sudah memantau kondisi itu dari awal. Info pertama yang diperolehnya, sebanyak 4 PAC bakal dinonaktifkan, dan belakangan ternyata benar-benar dilaksanakan.
" Jangan habisi orang karena ingin jadi ketua. Itu bukan cerminan kader Banteng. Berdasar AD/ART, mestinya ada tahapan yang harus dilalui sesuai mekanisme yang diatur untuk menonaktifkan seseorang," tegas senior PDI Perjuangan Dumai dengan ciri berambut putih ini, Jum'at (29/08/25) siang.
Dijelaskan Khairul Saleh, diantara tahapan yang mesti dilalui, yakni terlebih dahulu memberikan surat peringatan 1 hingga 3 terkait pelanggaran yang dilakukan.
Selanjutnya ada rekomendasi dari Ketua Bidang Kehormatan DPC ke DPD. Setelah itu DPD merekomendasi ke DPP dan DPP yang berwenang untuk mencopot atau memberhentikan seseorang.
" Jadi, apa yang berlaku saat ini sangat nyata bertentangan dengan aturan partai. Ini sangat saya sesalkan. Karena ambisi seseorang yang ingin menduduki kursi Ketua DPC dan Ketua DPD, mereka melanggar aturan yang ada. Kita juga mendengar adanya selentingan informasi yang menyebutkan ada orang luar partai yang ingin jadi ketua," beber Khairul Saleh.
Terakhir Khairul Saleh sangat menyesalkan terjadinya kisruh. Mestinya aturan partai dijadikan pedoman agar tidak salah jalan.
" Laksanakan aturan partai sesuai mekanisme. Jangan melenceng kalau mau selamat," tegas Khairul Saleh mewanti-wanti.
Sebelumnya Senior PDI Perjuangan, A Tito Gito juga mengecam keras aksi pemecatan kader yang tidak mengacu pada AD/ART partai. Menurutnya, pihak yang turut berkolaborasi dibalik penyingkiran kader militan partai itu sebenarnya orang-orang yang tidak bekerja untuk partai.
" Kader yang demikian semestinya tidak perlu dipelihara karena merusak partai. Sebelum Banteng rusak ditangannya, dia dulu "dibantai". Mereka tidak "berkeringat" tapi keinginan jadi ketua sangat kuat. Jijik Aku melihatnya," tegas A Tito Gito dengan suara bergetar menahan amarah dan kesedihan, Jum'at (29/08/25) tadi pagi.
Ditegaskan A Tito Gito, untuk sekedar jadi ketua, tak perlu pecat orang. Apalagi membesarkan partai tak pernah ikut, tapi punya keinginan jadi ketua.
" Aku berpuluh tahun di partai tak pernah aku memecat orang. Kalaupun pemecatan mesti dilakukan, mereka-mereka itu terlebih dahulu dimintai keterangan dan penjelasan. Aku sangat menyayangkan tindakan yang diluar AD/ART partai tersebut. Kalau mereka salah dipanggil, berikan peringatan 1, 2 hingga 3. Jangan karena ingin jadi ketua, lalu mereka menghalalkan semua cara," ujar A Tito Gito.
Menurut A Tito Gito, kejanggalan lainnya terkait pemecatan itu yakni tidak pernah diberitahunya Wakil Ketua Bidang Kehormatan.
" Artinya, ini "barang siluman". Wakil Bidang Kehormatan, H Sukma saja tidak pernah dimintai penjelasan. Hebatnya lagi, pemecatan diterbitkan 1 hari menjelang Musyawarah PAC untuk penjaringan Calon Ketua DPC Dumai dan Ketua DPD Riau. PDI Perjuangan tidak pernah melakukan cara-cara kotor seperti ini," tegas A Tito Gito.
Ditegaskan A Tito Gito, keunggulan PDI Perjuangan selama ini yakni dari sisi kebersamaan dan kekompakannya. Seperti apapun badai yang datang, selalu berhasil dihadapi dengan baik. Hal itu berlaku mulai tingkat nasional dan daerah.
" Termasuk di Dumai. PDI Perjuangan partai yang selalu kompak. Kedekatan kadernya sangat luar biasa. Dulu Aku ngumpulkan 1000 orang tak perlu ada kepanitiaan. Karena kita punya motto, dengarkan orang, setelah itu baru kita bisa didengarkan oleh orang. PDI Perjuangan tidak dibesarkan dengan cara-cara yang arogan," ujar A Tito Gito mengingatkan.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
