Kabar tak sedap berhembus dari Gedung DPRD Kota Dumai. Lembaga wakil rakyat tengah didera isu perpecahan antara anggota dan unsur pimpinan. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan mulai berimbas pada pelaksaan setiap agenda. Terakhir, sidang paripurna gagal dilaksanakan karena anggota dewan yang hadir tidak kuorum atau tidak mencapai jumlah minimum yang disyaratkan untuk dapat mengambil keputusan, Senin (16/06/25) kemarin.
POSTINGAN Anggota DPRD Dumai, Rendy Firdaus di media sosial dengan hastag SaveDPRDKotaDumai mendapat perhatian luas dari masyarakat. Postingan yang tak biasa itu seakan memberi sinyal ke publik bahwa hubungan sesama anggota dewan sedang tidak baik-baik. Disamping itu, belum diperoleh kepastian tentang apa yang perlu diselamatkan di gedung rakyat tersebut.
Tak ayal, postingan tersebut akhirnya juga menimbulkan asumsi liar. Dan menurut kabar beredar, antara pimpinan dan anggota dewan tengah mengalami disharmonisasi. Hal itu dipicu sikap salah seorang pimpinan yang dianggap terlalu arogan. Terutama dalam menyikapi sejumlah persoalan yang menjadi pembahasan di tingkat dewan.
" Kayaknya memang lagi ada "perang dingin" bang. Paripurna yang sudah diagendakan Senin kemarin banyak yang tidak datang dan akhirnya batal dilaksanakan karena tidak kuorum," ujar salah seorang sumber di Gedung DPRD Dumai kepada Kupas Media Grup, Rabu (18/06/25) tadi siang.
Sementara Anggota DPRD Dumai, M Al Ichwan Hadi yang dihubungi melalui telpon seluler membantah kalau hubungan antara anggota dan pimpinan dewan tengah retak. Hanya saja memang ada gejala miskomunikasi yang perlu segera dibenahi guna memperkuat kelembagaan.
" Kalau retak tidaklah. Biasalah dinamika di parlemen yang memiliki beragam latar belakang partai politik. Saya melihatnya persoalan komunikasi antara pimpinan dan anggota saja," ujar Politisi PKS yang akrab disapa dengan panggilan Iwan Jambul ini.
Lebih lanjut disampaikan Iwan Jambul, dalam konteks sistem kolektif kolegial, setiap keputusan DPRD dipastikan harus diambil secara bersama-sama dan melibatkan seluruh unsur pimpinan, bukan hanya satu orang.
" Sistem ini bertujuan untuk menjaga kesatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD. Makanya tentu butuh komunikasi yang baik dengan seluruh anggota," papar Iwan Jambul.
Sedangkan Anggota DPRD dari PDIP, Gusri Effendi saat dihubungi mengakui adanya miskomunikasi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya disharmonisasi. Salah satu contoh, terkait kewenangan komisi-komisi yang terkesan diambil alih oleh pimpinan dewan.
" Tupoksi dewan itu sudah diatur, kembalikan saja sesuai tugas dan fungsinya. Termasuk apa yang menjadi kewenangan dari masing-masing komisi. Selain itu anggota wajib dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebatas tingkat pimpinan," ujar Gusri Effendi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Dumai ini.
Hanya saja Gusri Effendi berkeyakinan persoalan miskomunikasi antar anggota dan pimpinan dewan itu tak bakal berlarut-larut. Dengan catatan, masing-masing bisa saling menghargai dan menghormati tugas dan fungsinya.
" Ini hanya masalah komunikasi saja. Disharmonisasi ini bisa diselesaikan jika masing-masing pihak bisa saling menghormati tugas dan fungsinya," urai Gusri Effendi saat dihubungi, Rabu (18/06/25) sore tadi.
Pada sisi lain, dalam statusnya dengan hastag SaveDPRDKotaDumai, Rendy Firdaus tidak memberikan penjelasan detail tentang apa yang terjadi pada lembaga DPRD Kota Dumai.
Pemilik akun Rendy F. Keneda sebagaimana dikutip dari sorotlensa.com membenarkan status di laman tersebut memang akun pribadi miliknya. Namun terkait status, ia meminta waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
" Benar bang, itu akun pribadi saya. Nanti kita bahas ya bang, menungggu waktu yang tepat,” jawab Rendi Firdaus.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
