Menjelang rolling jabatan dan penyegaran yang informasinya bakal dilakukan pada akhir bulan ini atau awal September 2025 mendatang, sejumlah pejabat daerah dikabarkan mulai kasak-kusuk. Terutama yang selama ini menduduki "jabatan basah" di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai. Malah dikabarkan ada pejabat Eselon II yang berupaya melakukan pendekatan melalui politisi atau "orang dekat" kepala daerah.
PENYEGARAN Yang dilakukan Pemko Dumai dipastikan berdampak terhadap kursi yang diduduki oleh masing-masing kepala dinas. Kendati mungkin ada yang tetap bertahan, namun juga bakal ada yang terdepak dari posisinya. Ditengah ketidakpastian itu, selain ada yang menyikapi dengan biasa, namun juga tidak sedikit kepala dinas yang kabarnya was-was.
" Suasana jelang rolling jabatan atau mutasi biasa begitu. Bagi yang siap ditempatkan dimana saja, mereka agak lebih santai. Tapi bagi mereka yang takut kehilangan jabatan pasti kasak-kusuk. Lobi sana, lobi sini," ujar salah seorang pensiunan ASN di Dumai sambil tertawa kepada Kupas Media Grup, Rabu (13/08/25) tadi siang.
Adanya upaya lobi-lobi untuk mendapatkan posisi strategis, sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Hanya saja, tidak seluruhnya juga yang berhasil. Apalagi jika mereka tidak memiliki kapasitas untuk menduduki posisi yang diinginkan tersebut.
" Baiknya hentikan cara-cara yang tidak memberikan keteladanan itu. Berikan kepercayaan kepada kepala daerah untuk menunjuk orang yang diyakininya mampu membantu pelaksanan tugas dan program yang akan dilaksanakan. Tidak perlu kasak-kusuk, apalagi jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya," ujar pensiunan ASN itu menambahkan.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan, dr Syaiful saat dihubungi mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Walikota Dumai. Menurutnya, jabatan yang disandang itu hakikatnya adalah ladang pengabdian. Kepala daerah tentu ingin memastikan program dan visi misinya bisa berjalan dengan baik.
" Belum jelas, apakah tetap diposisi awal atau bergeser. Intinya, sebagai abdi negara harus siap ditempatkan dimana saja. Jabatan ini hakikatnya adalah pengabdian," ujar dr Syaiful.
Hindari Pejabat Berpotensi Terjerat Hukum
Pada sisi lain, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, atau good and clean government, Walikota Dumai H Paisal, SKM, MARS diminta selektif dan tidak melantik pejabat yang berpotensi tersangkut masalah hukum. Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis sangat dibutuhkan guna terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintahanyang bersih penting untuk menciptakan kepercayaan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan pemerintahan yang bersih dapat mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan keadilan sosial. Untuk itu aparatur pemerintah perlu dilatih dan diberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip good and clean governance.
" Kita berharap Walikota Dumai bisa menempatkan sosok yang tepat. Ini penting agar periode kedua kepemimpinan H Paisal bisa berjalan dengan baik," ujar Pemerhati Sosial, Adrian Hadi kepada Kupas Media Grup belum lama ini.
Lebih lanjut disampaikannya, salah satu langkah krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah dengan tidak melantik pejabat yang bermasalah hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan etika.
" Walikota jangan sampai melantik pejabat yang berpotensi tersangkut persoalan hukum. Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan etika dan koridor hukum," tegas Adrian Hadi.
Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan evaluasi kinerja dan uji kompetensi terhadap 21 kepala badan, kepala dinas, staf ahli dan asisten. Untuk tahap awal, Pemko Dumai kabarnya hanya melakukan penyegaran dan rolling jabatan. Sementara untuk promosi jabatan dan mengisi jabatan yang kosong baru akan dilaksanakan tahun 2026 mendatang.
Penetapan 21 orang pejabat yang mengikuti evaluasi kinerja dan uji kompetensi sesuai SK Panitia Tentang Seleksi Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi PPTP di Lingkungan Kota Dumai Nomor : 01/UKOM/BA/2025 Tanggal 01Juli 2025.
21 Pejabat Mengikuti Evaluasi
1.Erinasrizal, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.Sepranef Syamsir, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3.Satrio Wibowo, Kepala Dinas Tenaga Kerja
4.dr. Syaiful, Kepala Dinas Kesehatan
5.Irawan Sukma, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.Yusmanidar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.Khairil Adli, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
8.Mukhlis Suzantri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9.Hendra Usman, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.Afrilagan, Kepala Dinas Perikanan
11.Syahrinaldi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
12.Syawir Kasim, Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Informasi Teknologi, Ekonomi dan Keuangan
13.Yusrizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
14.Eko Wardoyo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
15.Elywartib, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.R.Dona Fitri Illahi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.Agus Gunawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18.Nurzerwan, Kadis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19.Muhammad Yunus, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
20.drg. Ridholaldi, Direktur RSUD
21.Yuda Pratama Putra, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Keseluruhan nama tersebut menjalani uji kompetensi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/330/ST/TTE-SEKDA/2025.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
