Politisi Partai Demokrat, Tengku Azwendi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru ikut terseret namanya dalam kasus dugaan korupsi di Bapenda Kota Pekanbaru yang dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (31/08/22).
SEJUMLAH Mahasiswa yang tergabung dalam AMPR membentang spanduk di depan kantor KPK Jakarta. Dalam spanduk itu terdapat beberapa foto pejabat Pekanbaru yang mereka tuding "pemain pajak".
Selain memajang foto Kepala Bapenda Zulhelmi Arifin sebagai aktor dugaan korupsi, AMPR juga membentang spanduk foto Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi yang mereka tuding sebagai aktor pembeking korupsi pajak di Pekanbaru.
" Gak bisa komentar, kok saya pula diseretnya tu. Tidak ngerti saya apa yang mau dikomentari, secara kita tidak ada urusannya ke Bapenda," ujar Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi, Rabu (31/08/22)
Tengku Azwendi dikutip dari cakaplah.com pada kesempatan itu juga membantah tudingan sebagai aktor pembeking kasus dugaan korupsi di Pekanbaru.
" Itu yang saya tidak tahu, kaitannya dari mana juga tidak tahu. Ya intinya saya tidak mengetahui tentang itu, gak ada hubungannya dengan saya," tutupnya.
Sementara Ketua AMPR, Asmin Mahdi mengatakan pihaknya datang ke gedung merah putih dengan membawa 4 dokumen bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zulhelmi Arifin selaku Kepala Bapenda Pekanbaru.
Dokumen pertama terkait dugaan rekayasa laporan piutang di Bapenda Pekanbaru agar Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan reward atas diraihnya predikat WTP oleh Kementerian RI. Padahal KPK sudah mewanti-wanti daerah tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan WTP.
“ Dimana adanya percakapan upaya rekayasa laporan piutang itu telah direkam oleh Abdul Hafizh sehingga membuat Zulhemi murka dan kemudian memecat Hafizh dan sangat berkeinginan memenjarakannya," ucap Asmin, Rabu (31/08/22).
AMPR juga memberikan 1 buah flashdisk berisikan rekaman dugaan merekayasa laporan piutang ke BPK. Dalam rekaman sangat jelas salah satu pegawai sudah antisipasi jika KPK memeriksa mereka.
Laporan kedua, dugaan adanya pemanfaatan nilai PBB kepada perusahaan di lingkungan Pekanbaru yang awalnya di-markup oleh Bapenda, kemudian Bapenda bermusyawarah dengan perusahaan untuk mencari jalan tengah.
“ Ini sudah kita lampirkan juga beberapa objek pajak yang kami duga ada permainan. Laporan ketiga adanya dugaan pemaksaan pemotongan atas insentif upah pungut pegawai. Dimana yang membangkang diancam akan dipindah tugaskan dari OPD Bapenda Kota Pekanbaru," ungkapnya.
Kemudian laporan keempat terkait adanya dugaan korupsi pemotongan secara sepihak oleh Bapenda Kota Pekanbaru atas adanya bantuan dana hibah senilai Rp8,5 miliar yang dibagikan kepada objek pajak yang taat pajak.
“ Dimana besaran yang diterima objek pajak tersebut seharusnya sama dengan besaran nominal yang objek bebankan sebagai kewajiban pajak. Kami sudah lakukan uji petik objek pajak “VH “ seharusnya mendapat kan bantuan dana hibah Rp190 juta tetapi dipotong hanya mendapatkan Rp2 juta," jelasnya.
Dari kajian yang mereka lakukan, AMPR juga menduga perbuatan tercela tersebut dilakoni oleh beberapa oknum pejabat daerah Kota Pekanbaru.
“ Untuk memuluskan keputusan Kepala Bapenda Pekanbaru bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi, Sekretaris Bapenda Pekanbaru Adrizal, Firman Hadi sebagai Perencanaan dan Pengembangan PAD," tukasnya.**
Administrator 
