Massa Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II. Sasaran aksi kali ini yakni Kantor Syahbandar dan Otoriitas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Pelindo Dumai. Di dua titik aksi, massa menyuarakan isu lingkungan serta dugaan kasus korupsi yang akan dilaporkan ke KPK RI, Rabu (29/10/25) mulai pagi hingga menjelang sore tadi.
AKSI DEMONSTRASI Jilid II ARUK diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pergerakan. Diantaranya salah seorang pendiri Kota Dumai Ahmad Maritulius, Ketua Harian Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD) Ichan AG, Wakil Ketua Forum RT Se-Kota Dumai Indra Denew, Sekjen Serikat Pekerja Kota Dumai (SPKD) Ridwan Andak, mantan Ketua KNPI Dumai Riski Kurniawan, aktivis lingkungan Darwis Mohd Saleh dan Fatahuddin, Tokoh Masyarakat Melayu Datok Khadafi, mantan aktivis mahasiswa Muhammad Febriansyah dan lainnya.
Mereka menyuarakan perlawanan terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan Pelindo Dumai. Selain itu tutup matanya KSOP Dumai sangat disesalkan oleh massa aksi.
“ KSOP merupakan institusi yang paling bertanggung-jawab terkait pencemaran lingkungan yang berasal dari pelabuhan Pelindo. Debu ampas sawit beterbangan hingga sampai ke rumah warga. Begitu juga dengan pupuk curah. Kerusakan, lingkungan ini harus diantisipasi agar tidak merusak kesehatan masyarakat," tegas Riski Kurniawan.
Sementara Ahmad Maritulius menegaskan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dinilai lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator pelabuhan yang menyebabkan terjadinya bencana ekologis bagi masyarakat Dumai.
" Kami menduga ada pembiaran yang dilakukan oleh KSOP Dumai. Jika ini karena unsur kesengajaan, kami minta agar Kepala KSOP Capt Diaz dicopot dari jabatannya," tegas Ahmad Maritulius.
Menurut Ahmad Maritulius Kepala KSOP juga dinilai lalai dalam melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
Sementara Muhammad Febriansyah dalam orasinya menduga pembiaran terkait pencemaran lingkungan yang terjadi merupakan bagian dari "kongkalingkong" KSOP dengan Pelindo.
" Kalau terbukti ada pemufakatan jahat untuk kepentingan pribadi dan kelompok, kami akan menyurati KPK agar melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum di KSOP dan Pelindo Dumai," ujar Febri.
Sejumlah orator lainnya juga menyuarakan hal yang tak jauh berbeda. Mereka mendesak masing-masing pihak, baik Pelindo maupun KSOP agar berjalan sesuai tugas dan fungsinya dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
" Silahkan beraktifitas, tapi jangan korbankan masyarakat akibat kelalaian dalam menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pencemaran," tegas Fatahudin.
Kedatangan massa ARUK ke KSOP dan Pelindo Dumai mendapat pengamanan dari pihak kepolisian.
Massa datang membawa belasan poster bertuliskan "Masyarakat Makan Debu, Mereka Pura-pura Tak Tahu", " KPK Periksa KSOP Dumai" dan sejumlah tulisan lainnya.
Di kedua titik itu, massa juga meminta kepastian Kepala KSOP Dumai Capt Diaz dan GM Pelindo Jonathan Ginting untuk hadir langsung saat hearing yang digelar DPRD Dumai pada, Senin (03/11/25) minggu depan.
" Saya akan sampaikan ke pimpinan, mudah-mudahan beliau hadir. Hari ini beliau punya agenda yang harus diikuti di Jakarta," ujar Pelaksana Harian KSOP Dumai, Amriyadi yang menerima kedatangan massa ARUK.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
