Larangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah, Kamis besok (28/4/2022) dampaknya bakal nembak kemana-mana. Padahal awalnya, hanya dipicu langkanya minyak goreng di pasar, hingga mendongkrak harga, di tengah kesulitan rakyat, yang merata-rata.
KEJAKSAAN AGUNG bergerak cepat, dengan ditangkapnya "para mafia". Negara tak boleh kalah dengan mafia. Prahara tak boleh terjadi, justru ketika Indonesia menyandang gelar, sebagai produsen dan pengekspor minyak nabati utama dunia.
Kabar terbaru, negara Jiran Malaysia, mulai bersuara. Sebuah kelompok minyak sawit Malaysia yang didukung negara, Senin (25/4/2022) memperingatkan krisis pasokan menyusul larangan ekspor minyak sawit Indonesia.
Sinyalnya, pasokan minyak nabati global mulai tersendat oleh cuaca buruk, sejak invasi Rusia ke Ukraina. Konflik tersebut telah memperburuk kenaikan harga komoditas pangan, yang sudah mencapai level tertinggi 10 tahun dalam indeks FAO, mengancam lonjakan kekurangan gizi global. Dan konsumen global tidak punya pilihan selain membayar mahal untuk suplai.
Negara-negara harus menghentikan sementara atau memperlambat penggunaan minyak nabati sebagai biofuel untuk memastikan pasokan yang memadai untuk digunakan dalam makanan.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah tak boleh lupa dengan kebijakan memprioritaskan minyak sakit untuk kebutuhan pangan rakyatnya. Manusia juga berharga untuk diurusi, kebijakan ekspansif biodesel tak salah dievaluasi.
Dalam catatan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sepanjang 2015-2022 mengumpulkan 149,2 Triliun dari pungutan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Hampir 80 persen digunakan untuk subsidi biodesel.
Pengelolaan dana sawit, "on budget off treasury", pungutan dicatat sebagai penerimaan negara, tapi tidak masuk kas negara.
Ingat, Hutan-hutan kita menghilang, petani terlilit utang. Subsidi dana sawit "dinikmati" pengendali dan pengusaha biodesel. Legitnya duit sawit, lapar lahan, lapar pasokan, lapar perut. Kemelut!
Kebijakan pro petani sawit, memang membutuhkan kearifan. Tata kelola tak boleh begitu saja diserahkan pasar, lalu menjadi gula, oleh "para mafia".
"Memang ngeri-ngeri sedap, kalau cerita tentang mafia sawit. Kebun-kebun yang luas biasanya juga milik para pejabat dan perusahaan entah darimana. Selama ini yang disebut petani, hanya orang upahan dan tukang jaga. Kebun bukan miliknya," ujar petani di Kabapaten Bengkalis.
Berbeda dengan Dirun (49), warga Pekanbaru, yang selama ini bermain TBS.
" Inilah rezim mafia inovasi tiada henti. Untuk merampas uang rakyat, umumkan sikat. Dapat, padat, kembalikan harga dengan merambat, lambat-lambat agar kembali lagi dapat. Pat gulipat, rakyat lagi butuh diembat," ujarnya.
Para petani tak tahu, hubungan kelangkaan minyak goreng, dengan ekspor CPO, dan urusan biodiesel. Mereka tak tahu juga mulai besok (28/4/2022) pemerintah melarang ekspor CPO.
Para petani sawit, tahunya hari raya sudah dekat, anak-anaknya perlu baju lebaran. Tak lebih, tak kurang. Hidup mereka sederhana, jauh dari kata senang. Sawit menurutnya memang tak membuatnya kaya, tapi bisa untuk hidup.
Duri, 27 April 2022
Administrator 
