Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai tampak ramai. Dalam hari yang sama, Kepala Dinas PU Kota Dumai, Satrya Alamsyah bersama Kepala Bidang Sumber Daya Air, Elrachmond memimpin dua rapat super penting. Pertama soal tanah, dan kedua soal air. Dua hal paling krusial dalam pembangunan kota, Jumat (11/09/2026).
RAPAT Lanjutan Sinkronisasi dan Verifikasi Data dalam rangka pemutakhiran Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) digelar dengan sangat serius. Pada rapat kali ini, pihak konsultan memaparkan progres penyusunan Laporan DPPT yang telah mencapai sekitar 60 persen.
Diantaranya menyangkut kelengkapan Data KPPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), kelengkapan peta topologi, penyelesaian peta gambaran umum status tanah dan kelengkapan data daftar nominatif (riancian persil, bangunan dan tanaman).
Pemko Dumai melalui Dinas PU ingin memastikan bahwa setiap jengkal pembangunan infrastruktur tidak akan menyerobot hak warga secara sembarangan.
Dengan DPPT yang detail sampai ke rincian persil, bangunan, dan tanaman warga, pemerintah memastikan ganti rugi adil, status tanah jelas, dan tidak ada konflik lahan di kemudian hari.
Rapat yang digelar tidak main-main. Turut hadir Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Muhammad Mufarizal, perwakilan Bappeda, perwakilan BPN Kota Dumai, Disperkim, hingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Semua OPD dikumpulkan untuk sinkronisasi.
Sebelumnya, rapat serupa juga sudah dilaksanakan pada 2 September 2026. Artinya, ini adalah kerja maraton, bukan kerja sehari jadi.
Belum selesai dengan urusan tanah, di hari yang sama, Kadis PU Satrya Alamsyah dan Kabid SDA Elrachmond langsung memimpin rapat kedua yang lebih besar, yakni Ekspose Detailed Engineering Design (DED) Tahun 2025.
Jika rapat pertama soal alas pembangunan, rapat kedua ini soal bagaimana Dumai selamat dari banjir selamanya. Konsultan memaparkan hal-hal yang sangat ilmiah dan komprehensif.
Pertama pentingnya survey lingkungan dan survey mekanika tanah guna memastikan tanah Dumai kuat untuk dibangun tanggul. Selanjutnya melakukan analisis hidrologi, yakni menghitung debit air hujan dan pasang surut dengan data ilmiah.
Berikutnya adalah mengenai desain struktur guna merancang bangunan pengendali banjir yang kokoh serta penanganan hulu maupun hilir sungai berupa pembuatan tanggul, sistem polder, dan yang paling membanggakan menjaga ekosistem mangrove.
Turut hadir Kepala Bappeda Kota Dumai Drs. Budi Hasnul dan Kepala Konsultan Review Masterplan Pengendalian Banjir Kota Dumai Priyo Nugroho P, M.T., M.Eng.
Dua rapat ini membuktikan Pemko Dumai sangat anti dengan proyek asal jadi. Semua harus ada DED-nya, semua harus ada DPPT-nya. Ada survey tanah, ada analisis hidrologi, ada peta topografi, ada daftar nominatif.
Ini adalah pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah pembangunan dipertanggungjawabkan dengan dokumen perencanaan yang matang.
Pemko Dumai ingin menunjukkan tidak hanya ingin mengatasi banjir hari ini (seperti yang terjadi 10-11 September di Teluk Binjai dan Ratu Sima), tapi bertekad untuk menyelesaikan akar masalah banjir Dumai untuk 20 tahun ke depan melalui masterplan pengendalian banjir yang ilmiah dan ramah lingkungan.(inf)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Administrator 
