PT Sari Dumai Sejati (SDS) yang berada di bawah payung konglomerasi Royal Golden Eagle (RGE) Group milik pengusaha Sukanto Tanoto diminta membuka dokumen perizinan lingkungan proyek pembangunan Spent Bleaching Earth (SBE) Extraction Plant PT Sari Dumai Sejati (Apical Group) di Lubuk Gaung, Kota Dumai. Pasalnya, pengolahan limbah padat sisa proses pemurnian (pemucatan warna atau bleaching) minyak nabati dinilai bisa memicu gangguan sosial dan potensi kerugian ekonomi dan ekologi bagi warga setempat.
POLEMIK Proyek SBE Extraction Plan PT Sari Dumai Sejati ini sebenarnya sudah berlangsung sejak awal 2026 lalu. Masyarakat yang mengorganisasi diri melayangkan protes keras atas pembangunan yang dinilai menyalahi ketentuan dan tak sensitif terhadap masyarakat.
Melalui kuasanya, masyarakat terdampak telah melayangkan surat ke sejumlah instansi pemerintah daerah, meminta klarifikasi atas perizinan proyek tersebut.
Namun, otoritas pemda Kota Dumai melalui Dinas PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam suratnya mengaku tidak pernah melihat dokumen lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek tersebut.
Ironisnya, instansi Pemko Dumai mengaku tidak memiliki kapasitas lebih dalam untuk menelisik perizinan perusahaan, dengan alasan merupakan domain dan diterbitkan oleh pemerintah pusat (BKPM).
Anggara Saputra, warga yang rumahnya berdampingan langsung dengan pagar proyek, menyatakan tidak ada transparansi dari perusahaan terkait proyek yang sedang berjalan.
Bahkan, meski sudah ada penolakan secara tertulis dari warga di awal pekerjaan, namun perusahaan hingga kini masih terus melanjutkan proyek tersebut.
" Yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek SBE tersebut. Proyek tersebut menjadi ancaman nyata bagi masyarakat dan lingkungan," kata Anggara Saputra dikutip dari sabangmeraukenews.com, Sabtu (21/11/26).
Menurut Saputra, klaim perusahaan sedang melakukan pekerjaan di area kawasan industri, tidak serta merta bisa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apalagi, aktivitas proyek tersebut nyata-nyata menimbulkan gangguan bagi warga.
Ia menilai sikap perusahaan cenderung tertutup saat dimintai terkait dokumen perizinan lingkungan. Padahal, dokumen perizinan lingkungan merupakan syarat pokok kegiatan proyek bisa dilakukan.
" Kami mendesak agar aktivitas proyek SBE itu dihentikan terlebih dahulu, sebelum adanya perizinan lingkungan yang kredibel dan mendapat persetujuan dari masyarakat. Kami tidak anti investasi, namun perusahaan harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku," kata Anggara.
Masalah ini pernah bergulir ke DPRD Kota Dumai dan telah digelar RDP (rapat dengar pendapat) yang dihadiri perwakilan masyarakat, instansi Pemko Dumai dan pihak perusahaan, Selasa, 19 Mei 2026 lalu.
Rapat Dengar Pendapat menghasilkan kesimpulan agar perusahaan melakukan kegiatan investasi dengan mengikuti aturan yang berlaku.
Selain itu, DPRD Kota Dumai juga mendesak pengurusan izin secara tuntas, dan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan jika melakukan pembangunan tanpa izin PBG.
DPRD juga menyimpulkan pembangunan SBE Extraction Plan belum tertuang dalam dokumen AMDAL tahun 2012 yang dimiliki perusahaan.
Anggara berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan perhatian nyata atas kondisi yang terjadi.
" Lakukan penindakan secara tegas, apabila perusahaan melanggar ketentuan. Kami mendesak agar proyek tersebut dihentikan," kata Anggara.
SBE Extraction Plant umumnya adalah fasilitas atau pabrik pengolahan limbah padat Spent Bleaching Earth (SBE) menggunakan teknologi ekstraksi pelarut (solvent extraction) untuk memisahkan dan mengambil kembali kandungan minyak yang masih tertinggal di dalam limbah tersebut.
SBE merupakan limbah padat berwarna gelap dari industri pemurnian minyak kelapa sawit (refinery CPO) atau minyak nabati lain yang masih mengandung sekitar 20% hingga 30% residu minyak.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 di Indonesia, limbah SBE dapat dikecualikan dari kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) apabila kandungan minyaknya berhasil diturunkan hingga di bawah 3%.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang