Izin PT RAPP Dicabut, Aktivis Lingkungan Johny S Mundung: Terimakasih Pak Prabowo

Administrator Administrator
Izin PT RAPP Dicabut, Aktivis Lingkungan Johny S Mundung: Terimakasih Pak Prabowo
Johny S Mundung, Aktivis Lingkungan
Langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan areal kerja mencapai 338.536 hektar di Provinsi Riau mendapat apresiasi positif dari para pegiat lingkungan.

AKTIVIS Lingkungan, Johny S Mundung mengaku bersyukur atas keputusan tersebut, dan menjadi langkah penting, terutama bagi masyarakat adat dan warga desa yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pencabutan izin tersebut.

" Terima kasih kepada Pak Prabowo. Kami berharap kebijakan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kawasan hutan kepada fungsi semula dan berikan hak masyarakat adat sesuai ketentuan hukum," ujarnya kepada liputanoke.com sebagaimana dikutip, Sabtu (21/11/26).

Aktivis yang kerap bersuara lantang terkait isu-isu lingkungan ini menilai keputusan pemerintah menunjukkan adanya keberanian mengambil tindakan terhadap perusahaan yang selama ini dinilai sulit tersentuh penegakan hukum.

" Sebagai masyarakat adat dan aktivis lingkungan, tentu kami bersyukur. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sudah lama masyarakat berharap ada tindakan nyata terhadap persoalan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan," ujar Johny S Mundung.

Selain mengapresiasi pencabutan izin, Johny berharap lahan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat adat dan masyarakat desa yang selama ini merasa kehilangan akses terhadap tanah ulayat maupun wilayah kelola mereka.

" Kalau memang ada kebun sawit di kawasan hutan yang disita pemerintah, kami berharap bisa dikembalikan kepada masyarakat. Begitu juga kawasan yang selama ini ditanami akasia dan eukaliptus. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengelola lahan tersebut dengan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Sejumlah tanaman itu seperti mangga, durian, aren, dan berbagai tanaman buah lainnya.

" Kami tidak ingin ada perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat menanam tanaman yang bermanfaat secara ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis," katanya.

Johny S Mundung meminta pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin RAPP, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran.

" Perusahaan yang tidak melanggar aturan tentu tidak perlu takut. Namun, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berlaku untuk satu perusahaan," ujarnya.

Pada sisi lain, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP yang mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Dengan keputusan tersebut, penguasaan kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam wilayah perizinan perusahaan kembali berada di tangan negara.

Pencabutan izin itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan.

Diantaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Pemerintah juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat Gajah Sumatera.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Komentar
Berita Terkini
google-site-verification: google0644c8c3f5983d55.html