Pemerintah Kota Dumai diwakili Sekretaris Daerah, Fahmi Rizal, S.STP, M.Si menerima Naskah Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025-2055 dan Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan dalam Sidang Paripurna DPRD Dumai yang digelar, Selasa (10/11/26).
SIDANG Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Johanes M.P. Tetelepta dan dihadiri oleh 20 dari total 35 orang anggota DPRD Kota Dumai.
Agenda utama sidang paripurna ini adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Adapun dua Ranperda yang menjadi pokok bahasan dalam pandangan umum fraksi-fraksi meliputi Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025-2055 dan Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan.
Naskah pandangan umum dari ketujuh fraksi DPRD Kota Dumai diserahkan oleh masing-masing juru bicara fraksi kepada pihak eksekutif. Masing-masingnya:
1. Fraksi NasDem: Kenda Guntara
2. Fraksi PDI Perjuangan: P Harianja
3. Fraksi Gerindra Plus: Antonuis Nainggolan
4. Fraksi Golkar: Ismun
5. Fraksi PKS: Muhammad Ibrahim
6. Fraksi Demokrat: H. Ediswan
7. Fraksi Tuah Negeri: Anton
Rangkaian Rapat Paripurna ini dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB di hari yang sama, dengan agenda tanggapan dan/atau jawaban Walikota Dumai terhadap pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Dumai.
Sehari sebelumnya, Pemerintah Kota Dumai melalui Wakil Walikota, Sugiyarto menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terkait Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025-2055 serta Ranperda Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam Kecamatan Sungai Sembilan pada Sidang Paripurna DPRD Dumai yang digelar, Senin (09/11/26) di Lantai II Gedung DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar.
Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto dalam naskah penjelasan dan penyampaian Ranperda tersebut menekankan pentingnya kedua rancangan peraturan daerah tersebut bagi keberlanjutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Dumai.
Ranperda RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.
" Pertumbuhan dan pembangunan Kota Dumai harus kita dorong, tetapi aspek lingkungan tidak boleh kita abaikan. Kita ingin pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serta tanggung jawab bersama, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut terkait rencana pembentukan Kelurahan Bulu Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan, Wawako Sugiyarto menyampaikan pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
" Melalui pembentukan dua kelurahan baru ini, kita berharap rentang kendali pemerintahan menjadi lebih efektif, pelayanan administrasi semakin dekat, serta kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan lebih cepat dan optimal," jelasnya.
Sugiyarto juga berharap pembentukan kelurahan baru nantinya dapat mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
" Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Pemekaran wilayah bukan sekadar penambahan jumlah kelurahan, melainkan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Sugiyarto berharap dukungan seluruh pihak, khususnya DPRD Kota Dumai agar kedua Ranperda tersebut dapat dibahas secara komprehensif dan melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
" Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan dan kepentingan masyarakat Kota Dumai," tutupnya.(infotorial)
Penulis
: Faisal Sikumbang