Penggunaan APBD Riau Dinilai Ugal-ugalan, Cipayung Plus dan KNPI Siap Turun ke Jalan

Administrator Administrator
Penggunaan APBD Riau Dinilai Ugal-ugalan, Cipayung Plus dan KNPI Siap Turun ke Jalan
Pertemuan Cipayung Plus bersama KNPI Riau di Pekanbaru, Rabu (25/06/25).
Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, Himapersis dan KNPI Riau menegaskan penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dinilai dilakukan secara "ugal-ugalan" telah memicu terjadinya defisit anggaran hingga Rp1,76 Triliun. Jika DPRD Riau tidak segera membentuk Pansus untuk menelusuri dan menginvestigasi, dalam waktu dekat ribuan massa akan turun ke jalan.

KETUA Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Fuad Santoso, SH, MH mengaku prihatin dengan kondisi keuangan di Riau yang sedang tidak baik-baik saja. Ditengah situasi tersebut, diperoleh data Laporan BPK RI yang menyoroti sejumlah temuan serius terkait penggunaan belanja daerah yang tidak efisien, serta terjadinya tumpang tindih anggaran yang patut dipertanyakan.

" Defisit anggaran 1,76 Trilliun rupiah ini bukan persoalan kecil karena dampaknya akan membebankan APBD Riau 2025. Efeknya pasti akan menghambat pembangunan di Provinsi Riau. Jalan, fasilitas sekolah dan kesehatan, serta ekonomi pasti akan lesu," tegas Fuad Santoso melalui sambungan telpon seluler kepada Kupas Media Grup, Rabu (25/06/25) tadi malam.

Lebih lanjut disampaikan Fuad Santoso, Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM dan Himapersis bersama KNPI Riau sudah duduk bersama guna menyikapi situasi yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mendesak DPRD Riau agar tidak tinggal diam dan bukan sebatas menjadi lembaga stempel saja.

" Kami sepakat mendesak DPRD Provinsi Riau untuk tidak hanya melakukan rapat biasa. Mereka harus segera membentuk Pansus guna menggali akar persoalan dan mengevaluasi seluruh postur anggaran yang telah menimbulkan defisit besar. Anggota dewan jangan pasif dan hanya fokus pada pokok fikiran saja. Kalian dipilih untuk mengawasi," ujar Fuad Santoso keras.

Sebelumnya, elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya melaksanakan diskusi guna mendesak DPRD Riau agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), Rabu (25/06/25) di Pekanbaru.

Desakan pembentukan Pansus tujuannya guna menelusuri dan menginvestigasi defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Defisit tersebut dinilai berpotensi menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah. Termasuk kemungkinan penggunaan anggaran yang dilakukan secara ugal-ugalan serta adanya indikasi penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau saat itu.

" Jika DPRD tidak segera merespons tuntutan ini dalam waktu dekat, maka gelombang gerakan akan membesar dengan melibatkan ribuan massa yang siap turun ke jalan," tutup Fuad Santoso, SH, MH.(*)
Penulis
: Faisal Sikumbang
Komentar
Berita Terkini
google-site-verification: google0644c8c3f5983d55.html